Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian melakukan transformasi pembangunan dari ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menuju Blue Economy yang berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.
Hal itu disampaikannya saat memberikan pembekalan pada Rapat Kerja Forum Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, dikutip Jumat (10/7/2026).
“Dunia telah berubah sangat cepat. Ketegangan geopolitik antarnegara, perang dagang global, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi faktor-faktor yang mengubah wajah perekonomian dunia,” katanya.
“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam perubahan global. Indonesia harus menjadi pelaku utama dengan meningkatkan daya saing nasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Prof. Rokhmin, tantangan global tersebut menuntut Indonesia untuk tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi membangun pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan agar mampu menghadapi dinamika investasi, perdagangan, ketahanan pangan, hingga perubahan teknologi.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, serta lebih dari 17.500 pulau yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar.
“Ini adalah anugerah geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa. Laut Indonesia bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang hidup, ruang produksi, sekaligus masa depan bangsa,” ujarnya.
Namun, menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, besarnya potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih jauh di bawah sejumlah negara yang memiliki sumber daya laut lebih terbatas.
“Artinya, persoalan Indonesia bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan belum mampu mengelola potensi tersebut secara optimal melalui inovasi, industrialisasi, dan tata kelola yang profesional,” kata Rokhmin.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Menurutnya, daya saing bangsa harus dibangun melalui penguasaan teknologi, inovasi, riset, dan hilirisasi industri.
“Negara-negara maju justru memperoleh keuntungan terbesar melalui penguasaan teknologi, inovasi, riset, dan industri pengolahan, sementara negara yang hanya menjual bahan baku akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam rantai nilai global,” terangnya.
Ia menjelaskan, transformasi tersebut dapat diwujudkan melalui konsep Blue Economy, yakni pembangunan ekonomi yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
“Blue Economy adalah strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri,” ungkapnya.
Prof. Rokhmin juga menekankan bahwa laut harus dipandang sebagai pusat pembangunan nasional, bukan sekadar ruang eksploitasi sumber daya.
“Laut bukan lagi halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi halaman depan pembangunan nasional,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun atau lebih dari Rp22.000 triliun, dengan kemampuan menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja apabila dikelola secara optimal.
Karena itu, menurutnya, Indonesia harus menghentikan kebiasaan mengekspor bahan baku dan mulai mengembangkan produk olahan bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi industri.
“Kita tidak boleh terus-menerus mengekspor ikan segar, rumput laut mentah, atau bahan baku lainnya. Yang harus kita ekspor adalah produk olahan, teknologi, inovasi, bahkan pengetahuan. Di situlah letak nilai tambah yang sesungguhnya,” ujar Rokhmin.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa keberhasilan transformasi menuju ekonomi biru membutuhkan penguatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur modern, akses pembiayaan, serta tata kelola yang profesional.
“Kalau semua bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Tetapi ketika pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media bergerak dalam satu visi, maka kekuatan pembangunan akan berlipat ganda,” jelasnya.
Menutup paparannya, Prof. Rokhmin menyatakan Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara maju apabila mampu mengelola potensi kelautan secara berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.
“Jika potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta manajemen yang profesional, saya meyakini sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan bangsa, memperkuat daya saing nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dan mewujudkan Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.
