Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur.
Ia meminta koordinasi lintas instansi diperkuat, didukung anggaran memadai, menyusul kebakaran yang terjadi di sejumlah gunung di tengah kekeringan berkepanjangan.
“Kondisi cuaca dan iklim di Jawa Timur betul-betul berada pada situasi perubahan iklim yang sangat ekstrem akibat dampak El Nino. Kekeringan panjang ini berakibat pada kebakaran hutan di mana-mana. Saya sangat prihatin melihat beberapa gunung terbakar secara bersamaan,” ujar Sri Untari di Surabaya, dikutip Senin (19/10/2026).
Kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan, antara lain Ringgit di kawasan Gunung Arjuno, Gunung Raung, dan Gunung Argopuro. Kejadian tersebut menyusul kebakaran yang sebelumnya melanda kawasan Gunung Bromo.
Sri Untari menilai kekeringan panjang akibat kondisi iklim ekstrem meningkatkan risiko kebakaran hutan. Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga memerlukan koordinasi cepat antarlembaga dan langkah pencegahan agar api tidak semakin meluas.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota terkait, TNI Angkatan Udara, serta relawan pemadam kebakaran hutan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Menurut Sri Untari, sinergi lintas instansi diperlukan agar pengerahan personel dan sarana pemadaman dapat disesuaikan dengan kondisi setiap kawasan terdampak. Respons cepat juga penting untuk membatasi penyebaran api sekaligus mengurangi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar hutan.
Dari sisi anggaran, Sri Untari menyatakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Jawa Timur telah ditingkatkan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) bersama BPBD. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan keadaan darurat.
“Kami sudah siapkan dana BTT yang mencukupi. Saat pembahasan P-APBD bersama BPBD, kami memahami betul potensi situasi darurat seperti ini sehingga alokasi dana BTT telah kita naikkan agar upaya penanganan tidak terkendala,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menegaskan, dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional sesuai situasi di lapangan. Namun, efektivitas penggunaan anggaran juga bergantung pada pemetaan kebutuhan, koordinasi petugas, dan ketepatan pemanfaatan sumber daya.
Selain mendorong penanganan darurat, Sri Untari mengingatkan masyarakat agar menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan dan lereng gunung. Menurutnya, kondisi vegetasi yang mengering membuat kawasan tersebut lebih rentan terhadap api.
“Jangan sembarangan membuang puntung rokok di area hutan. Kondisi gesekan dedaunan kering di tengah suhu terik ekstrem saat ini sangat mudah memicu titik api. Kesadaran bersama menjadi kunci pencegahan dini,” imbuhnya.
Sri Untari menilai pencegahan harus melibatkan masyarakat karena aktivitas manusia dapat menjadi salah satu pemicu kebakaran, terutama ketika dedaunan dan vegetasi mengering. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dinilai penting guna menekan risiko munculnya titik api baru.
Ia juga mengajak masyarakat melakukan introspeksi ekologis dan memperkuat kepedulian terhadap kelestarian hutan. Dalam upaya tersebut, ia menyerukan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta para pemangku adat dalam gerakan doa bersama dan salat tobat serentak.
Menurutnya, ajakan spiritual tersebut dapat menjadi ruang refleksi bersama di tengah bencana yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Namun, upaya itu perlu berjalan beriringan dengan pemadaman, pencegahan kebakaran, dan pemulihan lingkungan.
Sri Untari turut menyoroti dampak kekeringan dan karhutla terhadap kondisi ekonomi serta kesehatan masyarakat. Ia meminta perlindungan hutan dan sumber mata air menjadi bagian dari perhatian jangka panjang, termasuk melalui evaluasi perizinan yang berpotensi mengabaikan aspek lingkungan.
“Kekeringan panjang dan kebakaran ini berimbas langsung pada kesulitan ekonomi, kesehatan, dan cuaca masyarakat. Ini momentum bagi kita untuk memohon ampunan, bertobat, sekaligus menghentikan perusakan hutan serta menertibkan izin-izin yang tidak berwawasan lingkungan. Mari bersama-sama menjaga paru-paru bumi dengan merawat hutan dan melestarikan sumber mata air,” pungkasnya.
Sri Untari menegaskan, penanganan karhutla di Jawa Timur membutuhkan respons darurat yang terkoordinasi sekaligus upaya berkelanjutan untuk menjaga ekosistem. Perlindungan hutan dan sumber mata air perlu menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang agar risiko kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
