Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta penelusuran menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, termasuk dugaan keterlibatan manusia serta tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan.
Ia menegaskan, penegakan hukum yang tegas dan penyempurnaan regulasi harus dilakukan agar bencana karhutla tidak terus berulang.
"Kalimantan Tengah merupakan titik hotspot terbanyak kemarin ini dan areal kebakarannya juga yang terluas di seantero Nusantara," ujarnya, dikutip Senin (16/11/2026).
Alex menjelaskan, Kalimantan Tengah dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI karena berdasarkan data yang diterima, wilayah tersebut mencatat jumlah titik panas (hotspot) terbanyak dengan luasan kebakaran terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menghimpun keterangan dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, serta sejumlah korporasi yang telah dikenai sanksi administratif. Pendalaman dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan peningkatan kasus karhutla sepanjang 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi IV DPR RI adalah besarnya dugaan peran aktivitas manusia dalam kejadian karhutla. Berdasarkan paparan yang diterima, faktor manusia disebut menjadi penyebab hingga 99 persen kebakaran hutan dan lahan.
"Ada satu hal tadi yang menjadi perhatian bahwa semua mengakui 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu tentu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku sehingga kejadian ini tidak berulang lagi," tegasnya.
Selain mendalami penyebab kebakaran, Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan mengenai dasar pemberian sanksi administratif yang berbeda terhadap 14 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total konsesi seluas 512.463,87 hektare, dengan areal terbakar mencapai 32.872,37 hektare.
Adapun sanksi yang dijatuhkan terdiri atas pembekuan perizinan terhadap sembilan perusahaan, pencabutan izin terhadap tiga perusahaan, serta teguran tertulis kepada dua perusahaan. Komisi IV DPR RI mempertanyakan pertimbangan pemerintah dalam menentukan perbedaan sanksi terhadap masing-masing perusahaan tersebut.
"Itu yang kita mintakan secara tertulis dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Penegakan Hukum, kenapa ada pembedaan-pembedaan sanksi," ucap Alex.
Menurut Alex, karakteristik usaha perusahaan yang menjadi subjek penanganan juga perlu menjadi bagian dari penelusuran. Ia menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan, bukan perkebunan. Karena itu, penyebab kebakaran dan kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak harus diusut secara menyeluruh.
"Perusahaan-perusahaan ini bukanlah perusahaan perkebunan, tapi adalah perusahaan yang hidup berdasarkan hasil hutan. Jadi memang logikanya agak tidak masuk menurut kami kalau mereka yang kemudian melakukan pembakaran. Nah, untuk itu kemudian ini harus bisa kita usut dan kita urai secara tuntas," ungkapnya.
Tidak hanya persoalan penegakan hukum, Komisi IV DPR RI juga menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, terdapat perusahaan yang dinilai belum menjalankan kewajibannya dalam membangun sinergi dengan masyarakat, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
"Ada pengabaian-pengabaian dari perusahaan bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan hutan. Mereka juga harusnya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan pemadaman. Hal-hal ini yang kemudian tidak dilakukan," tutur Alex.
Seluruh keterangan dan masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibentuk. Hasil pendalaman tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Alex menambahkan, penyempurnaan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemegang izin kehutanan.
"Oleh karena itu menurut saya kita juga harus menyempurnakan aturan-aturan tersebut sehingga upaya pencegahan ini bisa berhasil," pungkasnya.

















































































