Surabaya, Gesuri.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024. Kali ini, giliran Kota Surabaya yang akan didatangi oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas untuk bertemu dengan ASN setempat.
Baca: BMI Banten Gelar Tournament Ramadan Futsal, Puncak HUT BMI ke-23
“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dampak konkrit dari RB. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus pada penyelesaian isu-isu prioritas yang dirasakan masyarakat dan mempercepat terwujudnya kinerja birokrasi,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Senin (10/4).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini akan dilaksanakan selama dua hari pada 11-12 April 2023 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Timur.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi instansi pemerintah untuk berbagi pengetahuan terkait implementasi RB Tematik. Kota Surabaya menjadi kota kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang sama setelah sebelumnya digelar di Provinsi Jawa Tengah pada 30 Maret lalu.
Erwan melanjutkan, kegiatan tersebut tak hanya melibatkan pemerintah di dalamnya, namun juga membutuhkan kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi di masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menciptakan hasil-hasil pembangunan yang dampaknya dapat langsung dirasakan.
Baca: Irvansyah Bareng Ella Rosilawati Santuni Ratusan Anak Yatim & Janda
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PANRB juga dijadwalkan bertemu dengan para mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Pahlawan ini. Acara bertajuk Sapa Mahasiswa ini akan digelar di Universitas Airlangga pada 11 April 2023.
Digelarnya acara Sapa Mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi ruang interaksi pemerintah dan para akademisi untuk duduk bersama membahas terkait upaya pelaksanaan birokrasi di Indonesia.
