Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan penguatan ekonomi biru (blue economy), modernisasi armada perikanan, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan kejayaan sebagai negara maritim dunia. Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Peringatan Hari Maritim Sedunia 2026 di Kampus Universitas Pertahanan (UNHAN) RI, Salemba.
"Fakta geografis kita luar biasa. Kita punya 17.504 pulau, 77 persen wilayah berupa laut, dan garis pantai 108.000 kilometer terpanjang kedua di dunia. Jumlah penduduk 285,7 juta jiwa, bonus demografi 2020-2040, 45% perdagangan dunia lewat ALKI kita. Ini modal yang tidak dimiliki negara lain," ujarnya, dikutip Rabu (21/12026).
Dalam paparannya bertajuk Membangun Keunggulan Maritim Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut menyoroti paradoks pembangunan Indonesia. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perekonomian yang masuk dalam kelompok 16 besar dunia, kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir, dinilai belum mencerminkan kekayaan yang dimiliki Indonesia.
Rokhmin memaparkan, total potensi pendapatan kotor dari enam sumber daya alam utama, yakni batu bara, gas alam, emas, nikel, kekayaan laut, dan hutan, diperkirakan mencapai US$ 9.324 miliar atau Rp 20.655 triliun. Jika dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pendapatan bersih untuk APBN diperkirakan dapat mencapai Rp 7.279 triliun per tahun, jauh di atas APBN 2024 yang sebesar Rp 3.400 triliun.
"Artinya APBN kita bisa lebih dari 3 kali lipat. Utang negara seharusnya bisa lunas hanya dalam 3 tahun," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu.
Namun, menurut Rokhmin, besarnya produk domestik bruto (PDB) belum otomatis menjamin tingginya kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut PDB Indonesia mencapai US$ 1,39 triliun, tetapi pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita masih US$ 5.120. Angka tersebut masih jauh di bawah Singapura yang mencapai US$ 81.760 dan Malaysia sebesar US$ 12.380.
Ia juga menyoroti perbedaan angka kemiskinan berdasarkan standar pengukuran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,47 persen atau sekitar 25,2 juta jiwa. Sementara itu, dengan menggunakan standar Bank Dunia sebesar US$ 6,85 per hari yang dipaparkannya, jumlah penduduk yang masuk kategori tersebut mencapai 172 juta jiwa atau 60,3 persen dari populasi.
Selain persoalan kesejahteraan, Rokhmin mengingatkan ancaman deindustrialisasi yang ditandai penurunan kontribusi sektor manufaktur dari 28 persen pada awal 2000-an menjadi 18 persen pada 2024. Ia juga memaparkan sejumlah indikator produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan gizi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
"Mengapa ekonomi kita hanya stuck di 5%? Karena iklim investasi tidak kondusif, banyak pejabat 'cawe-cawe' berbisnis di sektor yang dia pimpin, dan pejabatnya tidak the right person on the right place," kritiknya tajam.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu ditopang peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Tanpa lompatan produktivitas tinggi, kita hanya melakukan redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kekayaan."
Sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut mengemukakan potensi ekonomi biru. Menurut estimasi yang dipaparkannya, nilai ekonomi dari 11 sektor blue economy mencapai US$ 1.348 miliar atau sekitar Rp 21.000 triliun per tahun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 45 juta orang.
Sebelas sektor tersebut mencakup perikanan tangkap, budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi, energi dan sumber daya mineral laut, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga sumber daya nonkonvensional.
Rokhmin juga menyoroti potensi perikanan Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut potensi lestari perikanan mencapai 115,10 juta ton per tahun, tetapi tingkat pemanfaatannya baru sekitar 22,82 persen. Padahal, Indonesia telah menjadi produsen perikanan tangkap terbesar kedua di dunia dengan kontribusi 8,45 persen dan produsen akuakultur terbesar kedua dengan kontribusi 11,18 persen setelah China.
Dalam pemaparannya, Rokhmin menekankan bahwa potensi besar sektor kelautan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi nelayan di lapangan. Berdasarkan data armada perikanan laut nasional pada 2023 yang disampaikannya, dari total 880.423 unit armada, sekitar 70 persen merupakan kapal berukuran di bawah 5 GT dan 97 persen masih menggunakan teknologi tradisional.
"Akibatnya CPUE rendah, ikan busuk sampai di darat, pendapatan miskin," ungkap Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia (ASPEKSINDO) tersebut.
Ia menjelaskan, keterbatasan teknologi penangkapan, fasilitas penyimpanan dingin, serta akses pasar membuat nelayan menghadapi berbagai kendala untuk meningkatkan pendapatan. Ketika musim paceklik berlangsung, sebagian nelayan juga kesulitan memperoleh penghasilan alternatif sehingga rentan terjerat utang berbunga tinggi.
Rokhmin turut menyoroti kerusakan ekosistem laut akibat pencemaran. Sebagai contoh, ia memaparkan persoalan pencemaran Teluk Jakarta yang menerima aliran sampah dari 13 sungai dengan volume sekitar 161 ton per hari di wilayah seluas 514 kilometer persegi. Kerusakan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan habitat ikan.
Di sisi industri pengolahan, ia menyebut sekitar 99 persen dari 62.866 unit pengolahan ikan masih berskala mikro dan kecil, sedangkan 95 persen di antaranya masih menggunakan metode tradisional. Keterbatasan penerapan standar keamanan pangan dan teknologi pengolahan turut meningkatkan risiko kehilangan hasil produksi.
Sementara itu, pada sektor budi daya, ia menyoroti masih dominannya metode tradisional serta terbatasnya kepemilikan sertifikasi standar budi daya. Menurutnya, perbaikan tata kelola perizinan, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar diperlukan agar industri kelautan nasional dapat berkembang lebih kompetitif.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin menawarkan pengembangan sea farming atau marine ranching, yang telah dirintis sejak 2005 oleh Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS) IPB di Kepulauan Seribu. Program tersebut mendorong masyarakat pesisir mengembangkan budi daya ikan, termasuk kerapu, serta melakukan pelepasliaran sebagian benih untuk mendukung pemulihan stok ikan di habitat alami.
"Manajemennya Co-Management, bottom-up. Masyarakat merasa memiliki."
Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Untuk sektor perikanan tangkap, Rokhmin mendesak agar kebijakan penangkapan ikan terukur dijalankan secara konsisten dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya dan jumlah nelayan. Ia memaparkan jumlah nelayan eksisting di sembilan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) mencapai 2.055.041 orang, melampaui jumlah optimal yang diperkirakan sebesar 1.962.166 orang. Sejumlah wilayah, termasuk Selat Malaka dan Laut Jawa, juga menghadapi tekanan penangkapan berlebih.
Sebagai langkah pembenahan, ia mengusulkan modernisasi armada melalui pengadaan 5.000 kapal modern berukuran lebih dari 30 GT untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta 1.000 kapal berukuran lebih dari 200 GT untuk beroperasi di laut lepas. Modernisasi tersebut perlu didukung teknologi penangkapan cerdas, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT).
Ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan awak kapal perikanan (ABK), dengan target pendapatan minimal Rp 17,5 juta per bulan sebagaimana disampaikan dalam paparannya.
Selain meningkatkan produktivitas penangkapan, Rokhmin menekankan pentingnya hilirisasi dan pemanfaatan hasil samping industri perikanan. Menurutnya, tuna dapat diolah menjadi kolagen dan enzim, udang menjadi astaxanthin dan chitosan, sedangkan rumput laut dapat dikembangkan menjadi bahan kosmetik dan bioetanol.
Rokhmin juga menilai bioteknologi laut berpeluang menjadi sektor bernilai tambah tinggi. Kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia berpotensi dikembangkan untuk menghasilkan bahan farmasi, termasuk kandidat senyawa antikanker dari spons laut, bahan kosmetik, hingga biodiesel berbasis mikroalga.
Menutup paparannya, Honorary Ambassador of Jeju Islands and Busan Metropolitan City, South Korea tersebut menekankan dua agenda strategis untuk memperkuat daya saing maritim Indonesia, yakni kolaborasi penta helix dan penerapan asas cabotage.
Menurutnya, kolaborasi penta helix yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media diperlukan untuk mendorong lahirnya gagasan, riset, serta inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan sektor kelautan.
"Perguruan Tinggi harus menjadi DAPUR gagasan, IPTEK, dan inovasi, BUKAN Menara Gading!," tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan asas cabotage untuk memperkuat peran pelayaran nasional dalam mengangkut barang antarpulau maupun perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ekspor barang dari Indonesia harus dilakukan oleh pelayaran nasional, tidak oleh pelayaran asing. Impor pun harus dikerjakan oleh kapal-kapal Indonesia (FOB). Antar pulau wajib kapal nasional!," ungkapnya.
Rokhmin berharap penguatan inovasi, industri pengolahan, teknologi perikanan, dan pelayaran nasional dapat menjadikan kekayaan laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan tata kelola yang baik dan peningkatan produktivitas, sektor maritim diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menutup pemaparannya dengan mengutip Steve Jobs untuk menegaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia.
"Natural resources are limited, but creativity and innovations are unlimited," pungkas Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu.
