Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, menegaskan transformasi sistem pangan nasional berbasis agro-maritim menjadi kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikannya dalam Simposium Nasional KAHMI–HUT ke-60 KAHMI bertema “Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Maju, Perspektif Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara V MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).
“Produksi tangkap tidak dapat ditingkatkan secara serampangan. Dapat ditingkatkan melalui budidaya,” tegas Prof. Rokhmin dalam paparannya bertema “Transformasi Sistem Pangan Nasional Berbasis Agro Maritim Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Dan Indonesia Emas 2045”.
Rokhmin memaparkan, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia pada 2024 mencapai 115,10 juta ton per tahun, yang terdiri atas perikanan tangkap sebesar 15,04 juta ton dan perikanan budidaya 100,06 juta ton. Namun, pemanfaatan potensi tersebut baru mencapai 20,48 persen atau sekitar 23,57 juta ton.
Menurutnya, persoalan paling kritis berada di sektor perikanan laut. Dari potensi tangkap laut sebesar 12,01 juta ton, pemanfaatannya telah mencapai 61,04 persen. Bahkan, sebanyak 88,9 persen stok ikan dinyatakan fully atau over-exploited sehingga peningkatan produksi tidak dapat dilakukan secara serampangan.
Di sisi lain, potensi perikanan budidaya sebesar 100,06 juta ton baru dimanfaatkan 15,75 persen. Budidaya laut dengan potensi 60 juta ton baru dimanfaatkan 13,91 persen, sedangkan tambak payau dari potensi 34,36 juta ton baru dimanfaatkan 9,95 persen. Sementara itu, pemanfaatan perairan tawar telah mencapai 69,97 persen.
Rokhmin mengatakan, potensi ekonomi akuakultur Indonesia mencapai USD 210 miliar per tahun. Potensi tersebut berasal dari mariculture seluas 24 juta hektare, coastal aquaculture 3 juta hektare, dan freshwater 2 juta hektare.
Produk akhir akuakultur, lanjut dia, tidak hanya berupa pangan sumber protein, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, biofuel, bioplastic, mutiara, hingga blue carbon.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu merilis Program Ekonomi Biru Quick Wins 2026–2030 yang terdiri atas empat pilar, yakni perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan pemasaran, serta industri bioteknologi perairan.
Rokhmin memaparkan tiga langkah besar untuk mendorong transformasi sektor perikanan. Pertama, revitalisasi total pelabuhan perikanan agar tidak hanya menjadi tempat tambat-labuh, tetapi berkembang menjadi kawasan industri perikanan terpadu.
Konsep tersebut, kata dia, dapat dikembangkan seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), lengkap dengan industri hulu-hilir, perumahan nelayan, lembaga ekonomi, serta standar food safety. Pengembangan juga perlu dilengkapi kapal zero-emission panel surya, Eco-Fishing Ports, teknologi Industry 4.0 seperti Big Data, IoT, Blockchain, AI dan drone, serta cold chain system dari laut hingga pasar ekspor.
Kedua, revolusi budidaya dengan blue tech. Menurut Rokhmin, kebijakan budidaya harus dilakukan secara sistemik dengan memperhatikan kesesuaian lokasi berdasarkan RTRW, skala ekonomi, Best Aquaculture Practices, serta penerapan konsep Smart, Zero-Waste, Zero-Emission Aquaculture dan Integrated Supply Chain Management System.
Targetnya, pendapatan pembudidaya dapat mencapai lebih dari US$ 480 atau sekitar Rp 8,2 juta per bulan.
“Inovasi utamanya: sistem RAS, bioflok, IMTA (Integrated multi-trophic aquaculture), AI & IoT untuk monitoring kualitas air dan kesehatan ikan, teknologi seleksi genetik benih unggul, pakan berbasis bioteknologi, dan otomatisasi panen cerdas. Motto-nya: Produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan pelaku usaha harus sejahtera,” paparnya.
Rokhmin juga menjelaskan definisi akuakultur yang merujuk pada Parker (1998).
“Definisi aquaculture menurut Parker (1998) sendiri adalah produksi ikan, krustasea, moluska, alga, mikroba, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan,” tuturnya.
Ketiga, modernisasi perikanan tangkap melalui program 5.000 kapal baru. Strategi yang ditawarkan adalah penangkapan terukur berbasis MSY (Maximum Sustainable Yield) di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan tujuan meningkatkan CPUE (Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan.
“Caranya, modernisasi kapal & alat tangkap tradisional, pengembangan 5.000 kapal modern >30 GT untuk wilayah ZEE 12-200 mil dan 1.000 kapal modern >200 GT untuk laut lepas High Seas, serta mengurangi penangkapan di wilayah overfishing dan meningkatkan di wilayah underfishing,” ujar Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Perikanan dan Kelautan 2025–2030 itu.
Dengan penangkapan terukur, Rokhmin memperkirakan pendapatan nelayan anak buah kapal (ABK) dapat mencapai US$ 1.030 atau sekitar Rp 17,5 juta per bulan secara berkelanjutan, meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp 14 juta.
Ia menyebut estimasi jumlah nelayan optimal di sembilan WPP Indonesia mencapai 1.962.166 orang, sementara jumlah eksisting sudah mencapai 2.055.041 orang. Di Selat Malaka, misalnya, jumlah nelayan optimal hanya 99.579 orang, sedangkan jumlah eksisting mencapai 224.766 orang sehingga telah mengalami over capacity.
Untuk mendukung modernisasi tersebut, teknologi smart fishing berbasis data stok ikan dan ocean forecasting juga diperlukan. Selain itu, penggunaan echosounder yang dipadukan dengan AI dan big data, alat tangkap efisien dan ramah lingkungan, kapal hemat energi dengan monitoring IoT, serta digital logbook dan e-monitoring dinilai penting untuk memperkuat tata kelola.
Rokhmin menilai seluruh strategi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada keberlanjutan stok ikan, peningkatan efisiensi, penurunan bycatch dan kerusakan habitat, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu juga mengungkap potensi besar kekayaan alam Indonesia. Menurut perhitungannya, enam komoditas utama, yakni batu bara, gas alam, emas, nikel, kekayaan laut, dan kekayaan hutan, berpotensi menghasilkan pendapatan kotor Rp 20.655 triliun dengan pendapatan bersih untuk APBN sebesar Rp 7.279,49 triliun per tahun jika dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Saat kekayaan alam kita dikelola menurut Pasal 33 UUD 1945, maka anggaran APBN akan lebih dari 3 kali lipat APBN 2024 yang hanya Rp 3.400 triliun dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu 3 tahun,” ujar Prof. Rokhmin.
Rokhmin menyebut Indonesia memiliki empat modal dasar besar, yakni bonus demografi sebanyak 289 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam darat dan laut, posisi geostrategis dengan 45 persen perdagangan global senilai USD 15 triliun melalui ALKI, serta tantangan bencana yang semestinya membentuk etos kerja unggul.
Namun, menurutnya, modal tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan. Data World Bank 2024 yang dipaparkannya menunjukkan PDB Indonesia sebesar USD 1.396 miliar atau berada di peringkat 16 dunia. Sementara GNI per kapita Indonesia pada 2026 masih berada di level menengah atas sebesar USD 5.120, di bawah Malaysia yang mencapai USD 12.380 dan Thailand USD 7.690.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum optimal. Berdasarkan kajian McKinsey (2012) dan Goldman Sachs (2020), potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya dapat mencapai 10 persen per tahun. Namun, dalam 11 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 5 persen.
Rokhmin menyebut terdapat tiga penyebab utama, yakni iklim investasi yang tidak kondusif karena adanya pejabat yang ikut berbisnis di sektor yang dipimpinnya, persoalan kompetensi pejabat yang tidak menempatkan the right person on the right place, serta stabilitas politik-ekonomi yang rendah akibat perubahan regulasi dan lemahnya koordinasi pusat-daerah.
Ia turut menyoroti kondisi sosial dan ketenagakerjaan. Menurut data yang dipaparkannya, 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan versi Bank Dunia. Sementara berdasarkan BPS, terdapat 24,1 juta orang miskin, sedangkan versi World Bank mencapai 171,4 juta jiwa karena perbedaan standar pengeluaran.
Di sektor ketenagakerjaan, pada 2025 hanya tercipta 1,9 juta lapangan kerja baru, sementara terdapat 3,5 juta angkatan kerja baru. Sebanyak 59,4 persen pekerja juga disebut masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial.
Rokhmin menilai ketimpangan juga menjadi persoalan serius. Mengutip laporan Credit Suisse 2019, satu persen orang terkaya menguasai 44,6 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan. Sementara data Oxfam 2017 menyebut kekayaan empat orang terkaya setara dengan 100 juta orang termiskin.
Dalam pembangunan industri, ia mengingatkan ancaman deindustrialisasi dini. Berdasarkan data BPS 1997–2024, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 29 persen pada 1996 menjadi 18,98 persen pada 2024. Padahal, deindustrialisasi idealnya terjadi setelah pendapatan per kapita mencapai lebih dari USD 12.536.
“Tanpa lompatan produktivitas tinggi, kita hanya melakukan redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kekayaan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 tersebut.
Selain itu, Rokhmin menyoroti persoalan sumber daya manusia dan gizi. Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang dipaparkannya mencatat 19,8 persen anak mengalami stunting, 4,2 persen mengalami gizi buruk, dan 6,2 persen mengalami kondisi kurus.
Ia kemudian menawarkan peta jalan ekonomi baru untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Rumus yang ditawarkan adalah pertumbuhan ekonomi = F(I,K,G, E-M), dengan syarat investasi dan ekspor lebih besar dibanding konsumsi dan impor, pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, Gini Ratio di bawah 0,3, serta tetap berkelanjutan.
Dengan skenario upside, Rokhmin memperkirakan target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen pada 2029. Peta jalan tersebut dinilainya sejalan dengan delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi kedua yang mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Dalam sektor pangan, Rokhmin mengkritik kebijakan yang dinilainya belum menyentuh akar persoalan. Ia menyebut 85 persen petani pangan memiliki lahan di bawah skala ekonomi dua hektare. Di Jawa, rata-rata kepemilikan lahan bahkan hanya 0,4 hektare sehingga pendapatan petani sekitar Rp 2,25 juta per bulan, di bawah upah buruh sebesar Rp 3,1 juta.
Ia juga mencatat alih fungsi lahan mencapai 60.000 hektare per tahun.
Kritik Food Estate
Rokhmin turut mengkritik Program Food Estate. Ia menilai terdapat pola kegagalan yang berulang sejak era Orde Baru, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo.
Menurutnya, persoalan tersebut antara lain disebabkan program yang terburu-buru tanpa studi kelayakan, kesalahan lokasi, termasuk pemaksaan penanaman padi di lahan gambut dengan kedalaman lebih dari satu meter, persoalan pH tanah masam dan rob yang belum teratasi, teknologi yang tidak sesuai agro-ekologi, serta minimnya pelibatan masyarakat lokal Papua.
Sebagai solusi, Rokhmin menawarkan pendekatan agro-maritim dan pangan biru atau blue food. Indonesia, kata dia, memiliki modal besar sebagai negara kepulauan dengan 77 persen wilayah berupa lautan seluas 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, serta 17.504 pulau.
Pangan biru mencakup seluruh pangan yang berasal dari ekosistem perairan laut, payau, darat, maupun ekosistem buatan seperti kolam, tambak, dan keramba jaring apung (KJA). Pengembangannya dapat dilakukan melalui perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi.
Sementara itu, ruang lingkup agro-maritim mencakup delapan sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan sektor maritim.
Rokhmin juga menjelaskan konsep blue economy sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem.
Menurutnya, pengembangan ekonomi biru harus mencakup sektor-sektor yang telah mapan seperti minyak dan gas laut, pelabuhan, serta galangan kapal, sekaligus mendorong sektor baru seperti energi samudera, bioekonomi biru, dan desalinasi.
Dengan pengembangan agro-maritim dan ekonomi biru secara terintegrasi, Rokhmin menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kekayaan laut sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
