Jakarta, Gesuri.id - DPR RI akan melakukan pengawasan secara menyeluruh agara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci berjalan dengan baik.
DPR RI akan membagi pengawasan dalam beberapa tahap, yakni sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah hingga pasca kepulangan.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
"Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis," Kata anggota komisi VIII DPR RI, Selly Gantina.
Selly ingin kasus delay transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan Arbain di Madinah pada 2024 tak terulang. Selly berharap Kemenag tahun ini melakukan sejumlah perbaikan.
Ia juga mendukung rencana pembangunan 'kampung haji' di Arab Saudi oleh Presiden Prabowo Subianto. Selly menilai kebijakan itu jika terealisasi mampu menekan biaya haji di tahun berikutnya.
"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dolar dan real Saudi selalu fluktuatif," katanya.
Adapun biaya haji 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta menjadi Rp 89 juta. Selly memandang pembiayaan itu masih tinggi, maka perlu lagi ditekan dari komponen transportasi.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
"Komponen penerbangan dibayar penuh oleh jemaah, dan biaya antar-embarkasi bisa berbeda jauh. Ini masih jadi pekerjaan rumah kita bersama," ujar Selly.
"Komitmen Pemerintah sangat penting agar pelayanan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi benar-benar prima. Kami ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur," lanjutnya.
