Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mempertanyakan soal dukungan pemeliharaan aset haji yang mencapai Rp 8,9 miliar.
Baca: Putra: PSSI Selamat KLB, Sepakbola Perlu Desain Besar
"Saya ingin mempertegas aja, setahu saya ada beberapa aset milik Kementerian Agama yang disewakan, karena kalau ada uang pemasukan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk haji untuk pemeliharaan juga," kata Selly dalam rapat komisi bersama Kementerian Agama, Selasa (14/2).
Bila memang ada aset Kementerian Agama yang disewakan, menurut dia, seharusnya uang pemeliharaan tidak dibebankan ke dalam BPIH. "Ini kalau diusut menjadi temuan menarik. Tolong dipilah-pilah juga. Kalau sekiranya tidak ada kaitannya dengan BPIH, tolong keluarkan saja. Karena ini akan jadi beban jemaah," ucap Selly.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebutkan ada empat pertanyaan dari anggota dewan yang perlu dijawab oleh Kementerian Agama. Dalam rapat kerja tersebut, Kemenag diwakili oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Hilman Latief.
Baca: Pedagang Starling Ditendang Satpol PP, Rio: Aksi Arogan!
"Silahkan dirundingkan kembali (oleh Kemenag) soal dukungan pemeliharaan aset haji, pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional haji, langganan daya dan jasa masa operasional haji, kemudian pengelolaan keuangan opetasional haji dalam negeri," kata Marwan.
Rapat kerja hari ini yang sedianya mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memiliki tiga agenda utama. Tiga agenda itu adalah laporan Ketua Panja BPIH ke Komisi VIII DPR, pandangan Menteri Agama dan penetapan BPIH Tahun 1444 H/2023 M.
