Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi segera menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Malang.
Berdasarkan data hingga 10 Oktober 2026, sebanyak 14 desa di enam kecamatan mengalami keterbatasan air bersih yang berdampak pada 5.799 kepala keluarga (KK) atau sekitar 18.414 jiwa.
“Krisis air bersih yang terus berulang di Kabupaten Malang ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Pemerintah daerah bersama stakeholder terkait harus segera memetakan solusi permanen, seperti pembangunan pipanisasi jangka panjang, sumur bor di titik-titik strategis, hingga perlindungan kawasan tangkapan air,” kata Dewanti, Senin (12/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat ketika krisis terjadi. Pemerintah perlu mengambil langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi akar persoalan, terutama melalui pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Menurut Dewanti, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan truk tangki setiap musim kemarau menunjukkan perlunya perencanaan pengelolaan air bersih yang lebih berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai harus disiapkan agar warga di wilayah terdampak dapat memperoleh akses air bersih secara mandiri.
Mantan Wali Kota Batu itu juga mengapresiasi kesigapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, dan berbagai pihak yang terus bekerja sama menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan darurat perlu diiringi pembangunan infrastruktur pengairan untuk mencegah krisis serupa terus berulang.
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan dropping air bersih dengan tangki. Harus ada cetak biru (blueprint) pengelolaan air bersih berbasis wilayah agar saat musim kemarau panjang tiba, warga di 14 desa tersebut tidak kembali mengalami krisis air yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.
Dewanti berharap pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan segera menyusun peta jalan penanganan kekeringan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan setiap wilayah. Langkah tersebut dapat mencakup pembangunan jaringan pipanisasi, sumur bor di titik strategis, serta perlindungan kawasan tangkapan air.
Melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, penanganan krisis air bersih di Kabupaten Malang diharapkan tidak lagi sebatas penyaluran bantuan saat musim kemarau, tetapi mampu memberikan kepastian akses air bersih bagi masyarakat dalam jangka panjang.
