Ambon, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends, ST memastikan per 17 Agustus 2023 nanti, ada sebanyak 202 desa yang akan siap menikmati pasokan listrik dari PT PLN (Persero), dengan total calon pelanggan mencapai 21.369 kepala keluarga (KK).
Baca; Jalankan Instruksi Megawati, H. Kisro Konsolidasi di Desa Curug
“Ini merupakan kado istimewa di HUT RI ke 78 ini bagi warga Maluku. Desa-desa yang akan menikmati pasokan listrik dari PLN ini sebelumnya hidup dalam kegelapan kini akan terang benderang,” ungkap Mercy kepada wartawan di Swiss-Belhotel, Ambon, Minggu (13/8/2023) malam.
Diketahui, dari total jumlah desa di Provinsi Maluku yang mencapai 1.241 desa, ditargetkan hanya tersisa tersisa 87 desa hingga akhir tahun 2023 mendatang, menyusul akan bertambahnya sebanyak 202 desa yang akan menikmati listrik tahun ini.
Politisi PDI Perjuangan Maluku ini memastikan dengan adanya penambahakan pasokan listrik dan kemajuan dari program listrik desa (lisdes) ini, khusus untuk Maluku, presentase elektriffikasi akan bertambah dari 93,86 persen, menjadi 96,74 persen.
“Ini hasil yang luar bisa, berkat dorongan dan kerjasama semua pihak terutama PT PLN yang telah bekerja ekstra menuntaskan, kendala kelistrikan di wilayah Maluku, khususnya di pulau kecil dan terluar,” kata Anggota Banggar DPR RI ini.
Mercy menjelaskan, adanya peningkatan ini disusul dengan berfungsikan sebanyak 38 lokasi PLTD yang beroperasi di Maluku sehingga totalnya menjadi 77 PLTD yang sudah beroperasi tahun 2023.
“Targetnya di Oktober 2023 mendatang akan ada lagi 10 PLTD yang beroperasi di wilayah Maluku. 10 PLTD ini akan menyasar kebutuhan listrik bagi 10 ribu lebih calon pelanggan di wilayah Maluku,” pungkasnya.
Terkait pemasangan listrik ke rumah-rumah warga, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis yang ditangani langsung oleh Kementerian ESDM melalui aspirasi Anggota Komisi VII DPR RI.
“Jadi tahun ini ada sebanyak 3500 calon pelanggan yang kami tangani lewat aspirasi kami. Kita pastikan tahun depan aka nada lagi bantuan serupa kepada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu,” bebernya.
Mercy menambahkan, peningkatan pesat persentase elektrifikasi di Maluku ini tidak lepas dari kebijakan pencabutan moratorium pembelian Satuan Pembangkit Diesel (SPD) oleh pemerintah.
Pasca dicabutnya kebijakan ini, maka pemerintah kemudian melakukan pengadaan mesin-mesin PLTD untuk memenuhi kebutuhan listrik di Maluku yang prosesnya sampai hari ini terus berjalan.
Mercy juga mengaku, hasil yang kini dicapai dari kerja keras PT PLN (Persero) dan dukungan sejumlah pihak cukup signifikan, bila melihat kondisi kelistrikan di Maluku dari tahun ke tahun.
Ia merincikan, dari sebanyak 1.241 desa yang tersebar di Provinsi Maluku, pada tahun 2016 terdapat 24 desa yang bisa menikmati listrik, kemudian tahun 2017 ada 24 desa, tahun 2018 ada 28 desa.
Baca: Gibran Yakin Sosok Cawapres Dongkrak Elektabilitas Ganjar
Selanjutnya di tahun 2019 terdapat 9 desa, tahun 2020 ada 33 desa yang bisa dinyalakan dan tahun tahun 2021 33 desa, tahun 2022 terdapat 34 desa dan sampai tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 185 desa yang akan menikmati program listrik dari pemerintah.
“Atas torehan keberhasilan yang dijalankan PLN ini,secara pribadi dan sebagai wakil rakyat Maluku kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo dan jajarannya dan tak lupa kepada General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhulola, yang sudah maksimal bekerjasama dan membangun komunikasi intens dengan kami dari komisi VII untuk menuntaskan persoalan elektrifikasi di Maluku ini,” tutup Mercy.
