Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme subsidi yang selama ini diterapkan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Wakil Menteri, dan jajaran Kemenkeu di Senayan, Selasa (30/9/2025).
Andreas mengungkapkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap subsidi pupuk menunjukkan adanya masalah mendasar. Dari hampir Rp200 triliun subsidi pupuk yang digelontorkan sejak 2003, sebagian besar justru digunakan untuk menopang pabrik-pabrik tua yang tidak efisien.
“Dari 30 pabrik pupuk, 24 di antaranya adalah pabrik tua dengan biaya produksi tinggi. Ini menunjukkan mekanisme penghitungan subsidi pupuk berbasis cost plus sudah tidak relevan lagi dan perlu ditinjau ulang,” tegas Andreas.
Ia menambahkan, pola serupa juga terjadi dalam subsidi listrik. Hasil audit BPK mengindikasikan banyak penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, namun hingga kini belum jelas tindak lanjut perbaikan yang dilakukan pemerintah.
“Banyak temuan BPK terkait subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Namun, kami belum melihat tindak lanjut yang jelas dari pemerintah. Hal ini harus segera dijawab,” kata Andreas.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan transformasi menyeluruh dalam kebijakan subsidi, agar dana besar yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menopang inefisiensi BUMN.
“BUMN tidak bisa terus bergantung pada subsidi untuk meraih keuntungan. Subsidi harus dikelola agar berkeadilan, tepat sasaran, sekaligus berkelanjutan,” pungkasnya.
