Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong memastikan lembaga legislatif siap mendukung sekaligus mengawal berbagai kebijakan dan program strategis nasional agar pelaksanaannya di daerah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Tentu DPRD bersama pemerintah provinsi terus menindaklanjuti berbagai arahan pusat terkaitpembangunannasional. Program yang nantinya terealisasi juga akan kita rasakan manfaatnya,” kata Arton, Kamis (20/8/2026).
Arton mengatakan sejumlah program nasional mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalteng, khususnya di sektor pertanian melalui berbagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng terus menindaklanjuti berbagai arahan dari pemerintah pusat terkait pembangunan nasional. Ia menilai keterlibatan daerah diperlukan agar program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Arton juga menyebut berbagai arahan Presiden menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Salah satunya terkait hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam.
“Seperti kemarin Pak Presiden mengingatkan soal hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam, ya kita ikuti. Karena itu tujuannya untuk pemerataan, maka kebijakan pusat ini kita ikuti,” ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Arton, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal penting agar berbagai kebijakan nasional tidak berhenti pada tataran program, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah.
Ia menilai DPRD memiliki peran penting dalam memastikan program strategis nasional yang masuk ke daerah dapat dikawal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan tersebut diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.
“Memang pemerintah daerah dan DPRD tentu memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
