Ikuti Kami

Ekspansi Kelapa Sawit, Negara Harus Pertahankan Jumlah Cakupan Hutan di Satu Sisi

Pilihan masyarakat untuk beralih dari tanaman karet ke sawit tidak bisa semata-mata dilihat sebagai tindakan yang salah.

Ekspansi Kelapa Sawit, Negara Harus Pertahankan Jumlah Cakupan Hutan di Satu Sisi
Ilustrasi. Ekspansi Kelapa Sawit. (kompas.id)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menyoroti ketimpangan nilai ekonomi antara tanaman sawit dan komoditas lain seperti karet yang dinilai turut mendorong terjadinya alih fungsi hutan. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan cenderung memilih tanaman dengan nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga keberadaan sawit menjadi semakin dominan.

“Tanaman karet dengan tanaman sawit, itu yang menguntungkan tanaman sawit artinya orang-orang yang hidup di hutan berbondong-bondong menebang pohon karet mereka menanam sawit, dan ini melakukan alih fungsi di satu sisi, negara harus mempertahankan jumlah cakupan hutan kita di satu sisi, masyarakat butuh makan yang jadi masalah, ada ketimpangan dari satu tanaman komersial dengan tanaman yang lain,” kata Giri Ramanda dikutip dari akun Istagram Banteng Senayan Selasa (20/10/2026).

Giri menjelaskan, pilihan masyarakat untuk beralih dari tanaman karet ke sawit tidak bisa semata-mata dilihat sebagai tindakan yang salah. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan lebih baik dari lahan yang mereka kelola.

“Contoh, tanaman karet dengan tanaman sawit, itu yang menguntungkan tanaman sawit artinya orang-orang yang hidup di hutan berbondong-bondong menebang pohon karet mereka menanam sawit, dan ini melakukan alih fungsi apakah salah mereka? nggak salah, karena melihat nilai ekonomis yang lebih besar,” ujarnya.

Karena itu, Giri menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kebijakan dan keseimbangan ekonomi. Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan perlu diberikan pemahaman bahwa kawasan hutan harus tetap dijaga, tetapi pada saat yang sama tanaman yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut juga harus memiliki nilai ekonomi yang memadai.

“Ini yang perlu diedukasi kamu hidup di wilayah hutan tidak boleh melakukan penebangan untuk mereplanting menjadi tanaman sawit tapi kita harus menjaga harga tanaman hutan yang lain yang bisa ditanam agar nilai ekonomisnya nggak terlalu timpang dengan sawit,” katanya.

Menurut Giri, ketimpangan nilai ekonomi antarkomoditas akan terus menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan perubahan penggunaan lahan. Jika komoditas lain tidak mampu memberikan nilai ekonomi yang sebanding, masyarakat akan cenderung memilih tanaman yang dianggap lebih menguntungkan.

“Kalau timpang, pasti kecenderungannya akan melakukan alih fungsi hutan,” tegasnya.

Giri menekankan, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan seharusnya berjalan beriringan. Negara perlu menjaga luas dan kelestarian hutan, sementara masyarakat yang menggantungkan hidup dari kawasan tersebut juga harus memiliki pilihan usaha yang memberikan penghasilan layak.

Menurutnya, upaya menjaga hutan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan alih fungsi. Pemerintah juga perlu memperhatikan nilai ekonomi komoditas yang dapat dikembangkan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar kebutuhan ekonomi tidak berhadapan langsung dengan kepentingan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian hutan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan hutan di tengah tingginya nilai ekonomi komoditas sawit.

Quote