Jayapura, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025. Namun dalam pandangan akhirnya, fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting agar pelaksanaan APBD lebih tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Jony Y. Betaubun, saat membacakan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Jumat (19/9/2025).
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran pemerintah provinsi yang mendukung proses pembahasan anggaran. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR Papua, Sekretaris DPR Papua, staf ahli, serta seluruh perangkat sekretariat dewan atas kerja keras menyelesaikan agenda persidangan.
Meski menyetujui, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya rasionalisasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini mencapai 8.160 orang. Fraksi meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyesuaikan jumlah ASN sesuai kebutuhan riil, termasuk melakukan mutasi ke kabupaten/kota atau provinsi lain di Tanah Papua.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mencatat komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan utang belanja modal sesuai kemampuan keuangan daerah. Fraksi juga menekankan pentingnya pelaksanaan rekomendasi dari komisi-komisi DPR Papua sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Setelah melalui pembahasan mendalam, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperdasi Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp2.933.406.487.182,23, meningkat dari Rp2.775.925.071.404,00 atau penambahan Rp157.481.415.778,23.
“Demikian penyampaian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua. Semoga keputusan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua,” pungkas Jony Y. Betaubun.
