Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan tegaskan tidak ada barter dengan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perihal dukungan partai dan pemberian amnesti kepada Sekjen Pdi Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintah itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Kongres VI PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon Senin (4/8/2025).
BaCa: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Oh, enggak. Enggak ada barter. Wong itu instruksinya itu sudah mulai dari awal kok dari pada saat beliau memimpin sidang itu selalu disampaikan dulu sampai dengan pembahasan komisi. Itu disampaikan,” kata dia.
Rudy sapaan akrabnya menyatakan, pada saat Hasto mendapat amnesti dari Kepala Negara, instruksi mendukung pemerintah tersebut sudah keluar, sehingga, tidak ada kaitannya pemberian amnesti dengan dukungan ke pemerintahan.
“Jadi, enggak ada kaitannya, enggak ada hubungannya dengan amnesti yang dilakukan oleh presiden kepada Pak Hasto,” ujar dia.
Rudy mengatakan, posisi PDI Perjuangan saat ini menjadi penyeimbang pemerintah. Ia mengatakan, di pemerintahan presidensial ini tidak ada koalisi maupun oposisi. Karena aturan presidensial ini kan tentunya tidak ada kata koalisi maupun Oposisi yang ada adalah penyeimbang.
BaCa: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Lanjutnya apabila nanti kebijakannya berpihak kepada rakyat dan itu memang sesuatu yang baik tetap didukung, namun apabila dirasa memberatkan masyarakat dan itu ada penyimpangan, tetap akan ada kritik yang membangun.
“Beliau kan tetap di luar ataupun penyeimbang Iya. Artinya ketika pemerintahan Prabowo ini nanti kebijakannya berpihak kepada rakyat dan itu memang sesuatu yang baik. Tetapi kalau ada yang tidak di bisa dirasakan oleh masyarakat dan itu ada penyimpangan, beliau akan mengkritisi tentunya juga memberikan solusi,” ujar dia.
