Jakarta, Gesuri.id - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa di tempatnya menjabat, Kemenko Polhukam tidak ada tindakan transaksi mencurigakan maupun korupsi.
Ia meyakinkan, dirinya justru mendapat dokumen yang mencurigakan di setiap kementerian yang lain.
"Ndak ada kalau Kemenko Polhukam, kalau ada tolong diberintahu saya, mau saya sikat semuanya, tapi enggak ada," ucap Mahfud di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
Sebelumya, bakal wakil presiden Mahfud MD, mengakui aparat penegak hukum di tingkat pemerintah sering bermasalah. Mahfud juga menyebut sering ada transaksi gelap di kementerian.
Ia menyebut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian semua ada transaksi gelap untuk penentuan proyek dan pemberian izin.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu secara konseptual hukum meliputi tiga hal, yaitu isi hukum, penegak hukum, dan budaya atau perilaku masyarakat. Namun, dirinya melihat pada aparat penegak hukum yang sering terjadi masalah. Penegak hukum, kata Mahfud, seperti jaksa, hakim, polisi.
