Ikuti Kami

Ono Kritik Anggaran Pembinaan Karakter Tak Pernah Dibahas Bersama DPRD

DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah apalagi kebijakan yang di dalamnya berujung pada penggunaan APBD. 

Ono Kritik Anggaran Pembinaan Karakter Tak Pernah Dibahas Bersama DPRD
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan Dedi Mulyadi sejak awal tidak pernah melibatkan DPRD terkait pembahasan wacana pendidikan karakter, termasuk di dalamnya soal penyediaan anggaran dari APBD. 

"Penjabaran APBD, KDM kan tidak pernah melibatkan DPRD, jadi kita tidak tahu karena tidak pernah dibahas oleh DPRD. Tetapi pasti DPRD akan mendalami itu yang Rp6 miliar itu, saya yakin ke depan ada proses pembahasan," kata Ono, Selasa (6/5).

"Seyogyanya hal-hal yang menjadi wacana dan jadi kebijakan, seyogyanya dibahas bersama dengan DPRD," imbuhnya.

Baca: Ganjar Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Aktif Sebagai Sekjen

Padahal menurut Ono, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah apalagi kebijakan yang di dalamnya berujung pada penggunaan APBD. 

"Tidak ada (pembahasan), gaduhnya itu kan karena tidak pernah diajak bicara padahal kita institusi dari bagian pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan juga terkait dengan perencanaan sampai dengan ditetapkannya program yang berujung pada anggaran yang dibiayai APBD," terangnya.

Terkait program pendidikan karakter dengan mengirim siswa ke narak TNI, Ono mengungkapkan seharusnya ada tindakan preventif lebih dulu yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kalangan remaja. 

Dia mencontohkan, seharusnya Pemprov Jabar menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk hadir rutin di sekolah memberi pembinaan kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif.

"Jadi harus ada tindakan preventif juga, kalau misalnya pendidikan karakter di barak militer itu tindakan penegakkan, harus ada tindakan preventif ke sekolah. Saya yakin itu lebih efektif dari sekedar memasukkan mereka ke barak militer," ungkap Ono.

Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali

Bahkan Ono menyoroti salah satu klasifikasi siswa yang dianggap nakal dalam SE Nomor: 43/PK.03.04/KESRA dimana salah satu kategori kenakalan ialah mereka yang sering bermain game.Menurut Ono, harus ada tahapan pembinaan yang dilakukan sebelum membawa siswa ke barak TNI.

"Sehingga saat ada pilihan di barak atau di sekolah, saya lebih cenderung di sekolah dulu. Setelah masih ada anak yang nakal, ke panti rehab dulu. Jadi yang pertama sekolah dimaksimalkan, orang tua, panti rehab, baru masuk barak militer," terangnya.

"Harusnya ada tahapan itu, tidak seketika pemain Mobile Legends langsung dimasukkan ke barak, kan gak tepat menurut saya," tutup Ono.

Quote