Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menegaskan tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang atau check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal oposisi secara formal sebagaimana dalam sistem parlementer.
Karena itu, partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Indonesia itu menganut sistem presidensial. Kalau kita menganut sistem presidensial itu tidak dikenal yang namanya oposisi, kecuali di sistem parlementer,” ujar Djarot di Gedung DPRD Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan keputusan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan merupakan sikap politik yang telah ditetapkan secara jelas oleh partai.
“Ya maka sikap PDI Perjuangan itu jelas. PDI Perjuangan tu berada di luar pemerintahan. Jadi di luar pemerintahan,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, posisi di luar pemerintahan bukan berarti menjadi pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, keberadaan partai di luar pemerintahan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengawasan dan kritik yang konstruktif.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Sebagai partai penyeimbang, inilah mekanisme check and balance di situ,” ujarnya.
Djarot menambahkan, keputusan tersebut bukan didasarkan pada pertimbangan politik praktis atau upaya mencari posisi aman, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
“Kenapa kita di luar pemerintahan? Karena kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi,” pungkasnya.
