Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melakukan terobosan kebijakan dalam menghadapi dampak perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Hal ini disampaikan Rieke dalam rapat kerja bersama Kemendag di Gedung DPR RI, Senin (14/7/2025), yang membahas laporan keuangan Kemendag tahun 2024 serta rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
"Ini perang dagang kok sebenernya mau apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza, di Iran. Ini semua persoalan perdagangan. Sehingga perpektif ini menjadi penting bapak ibu miliki," kata Rieke, Selasa (15/7).
Dalam kesempatan tersebut, Rieke juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk Kementerian Perdagangan. Ia menilai Kemendag sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional seharusnya mendapatkan dukungan anggaran yang lebih memadai.
"Saya berharap kita bersepakat agar anggaran bagi kementerian perdagangan ini ditambah. Enggak cukup Rp1,1 triliun dengan Rp700 milyar untuk belanja pegawai. Sementara seperti dikatakan tadi Kementerian Perdagangan ini adalah garda terdepan dalam menyikapi situasi perdagangan internasional," tegasnya.
Selain itu, Rieke menekankan perlunya diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peluang kerja sama dengan negara-negara non-blok dan kawasan Asia-Afrika-Amerika Latin, yang menurutnya masih sangat potensial.
"Memangnya pasar kita hanya Amerika pak? Akses pasarnya pak harus dianalisis ulang dengan perpektif yang tadi. Negara yang terlibat KAA 120 negara non-blok," ungkap Rieke.
"Setelah merdeka ada 40 negara yang mereka di Asia-Afrika dan Amerika Latin, itu adalah pasar yang bisa di konsolidasikan adalah ruang yang besar untuk perdagangan kita. Saya mendukung pasar tradisional adalah bagian dari kebudayaan," tambahnya.
Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 Juli 2025 lalu secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan tarif impor hingga 32% terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, dan dinilai membawa dampak serius bagi beberapa sektor utama Indonesia, termasuk perdagangan, perikanan, dan aktivitas ekspor-impor lainnya.
Langkah tegas Rieke ini mencerminkan kekhawatiran legislatif terhadap dampak langsung perang dagang terhadap ekonomi nasional serta perlunya strategi alternatif untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
