Surabaya, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memprioritaskan perbaikan kandangan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) setelah mengantongi izin lembaga konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Tri Rismaharini di Surabaya, Sabtu (18/5), mengatakan setelah mendapatkan izin itu maka KBS bisa lebih fleksibel dalam pengelolaanya, baik dari penggunaan uang maupun pembangunan, terutama untuk kesejahteraan satwanya.
Baca: Risma Akan Bangun Sungai Baru di Surabaya
"Sebelum ini agak takut, kita mau perbaiki kandang saja ada yang menakut-nakuti. Sekarang dengan izin konservasi ini maka tidak ada alasan lagi bagi Perusahaan Daerah Taman Satwa ( PDTS) KBS untuk tidak melakukan perbaikan kualitas menjadi lebih baik," kata dia.
Izin lembaga konservasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.340/Menlhk/Setjen/KSA.2/5/2019. Pemegang izin itu berhak memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan dan bisa memanfaatkan hasil pengembangbiakan tumbuhan atau satwa liar sesuai peraturan.
Selain itu, bisa pula bekerja sama dengan lembaga konservasi lain di dalam maupun luar negeri, antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan dan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak lainnya.
Menurut Risma, hal yang paling utama dilakukan yakni perbaikan kandang-kandang satwa.
Bahkan, ia berharap, satwa-satwa yang sendirian, seperti Zebra dan Singa, harus dicarikan pasangannya.
"Insyaallah nanti kesejahteraan binatang akan lebih baik karena PDTS KBS bisa menjalankan berbagai programnya dengan maksimal dan bisa membuat lingkungannya lebih baik," katanya.
Direktur Utama PDTS KBS Khoirul Anwar memastikan pihaknya melakukan revitalisasi besar-besaran setelah mendapatkan izin lembaga konservasi.
Prioritas utamanya, kata dia, memang kandang-kandang satwa, seperti kandang Aves dan kandang-kandang satwa lainnya.
Baca: Risma Terima Penghargaan Sadar Terhadap Kekayaan Intelektual
"Tentu kami akan langsung bergerak merevitalisasi KBS. Apalagi izin ini berlaku 30 tahun sejak ditetapkan," katanya.
Izin lembaga konservasi diserahkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah kediaman Wali Kota Surabaya itu di Jalan Sedap Malam Kota Surabaya, Jumat (17/5).
