Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Eskalasi karhutla saat ini dinilai telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik dari luas area yang terbakar maupun dampak kabut asap yang telah menyeberang ke negara tetangga.
"Melihat luasnya skala karhutla dan dampak yang sudah mencapai lintas negara, saya meminta pemerintah untuk menyatakan kasus ini sebagai bencana nasional," tegas Ganjar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (20/10/2026).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ganjar menjelaskan, penetapan status bencana nasional sangat krusial agar pemerintah pusat dapat memobilisasi sumber daya secara optimal dan terpadu.
Dengan status darurat tersebut, upaya pemadaman dapat dilakukan lebih masif melalui pengerahan personel berskala besar, serta konversi armada transportasi darat, laut, hingga udara menjadi sarana pemadaman api.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas besarnya jumlah korban terdampak bencana ekologis ini. Berdasarkan data yang ia paparkan, sedikitnya 17,4 juta jiwa merasakan dampak langsung karhutla. Sebanyak 174.694 warga dilaporkan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan 40.363 di antaranya merupakan anak-anak balita.
Selain krisis kesehatan, krisis ekonomi dan ekologi juga kian parah. Karhutla mencatatkan estimasi kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp123 triliun serta melumpuhkan sedikitnya 1,813 jadwal penerbangan.
"Kita semakin prihatin mengetahui kondisi hingga Oktober 2026 ini. Karhutla tidak hanya melenyapkan pepohonan yang menjadi habitat satwa dilindungi, tetapi juga telah melepaskan emisi CO2 sebesar 140,5 juta ton—tertinggi sejak 2019," ungkapnya.
Meski mengapresiasi kerja keras BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan di lapangan, Ganjar menyoroti pola penanggulangan yang dinilainya masih bersifat reaktif. Ia menegaskan bahwa penanganan di hilir tidak akan pernah tuntas jika akar persoalan di hulu tidak ditindak secara konsisten.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Mengapa hampir semua jalur penanganan bersifat reaktif, bergerak setelah api menyala? Saya berharap kita benar-benar belajar dari tahun ini. Jalur yang menentukan apakah api kembali menyala tahun depan adalah penegakan hukum," ujar Ganjar.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Ganjar mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan, mencabut aturan yang memberi celah pembakaran hutan, serta menghentikan penerbitan izin pembakaran lahan.
Tak hanya itu, ia meminta pemerintah pusat berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perkebunan berskala besar di ekosistem rentan.
"Saya pikir penting bagi negara untuk mengkaji ulang pemberian izin perkebunan kelapa sawit dan Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan lahan gambut. Ini solusi jangka panjang agar krisis serupa tidak terulang," pungkasnya.
