Ikuti Kami

Anggaran Bencana di Manggarai Barat Mengendap, Ketut Kariyasa Soroti Ruwetnya Petunjuk Teknis

Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan dana, seperti Dana Siap Pakai untuk penanganan pascarekonstruksi.

Anggaran Bencana di Manggarai Barat Mengendap, Ketut Kariyasa Soroti Ruwetnya Petunjuk Teknis
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana,

Manggarai Barat, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti masih adanya kendala teknis yang menghambat pemanfaatan anggaran penanganan pascabencana di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (20/11). 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah itu.

​Sorotan tersebut disampaikan Ketut dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Manggarai Barat guna mengawasi langsung jalannya pemulihan pascabencana.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

​Berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan sejumlah pos anggaran, termasuk Dana Siap Pakai (DSP). Namun, pemanfaatan dana tersebut belum berjalan optimal akibat kendala administratif dan ketidakjelasan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

​"Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan dana, seperti Dana Siap Pakai untuk penanganan pascarekonstruksi. Namun, sampai saat ini masih terkendala urusan teknis mengenai pencairannya. Bahkan, ada bantuan pemerintah yang dananya sudah masuk ke kas daerah, tetapi belum bisa dipergunakan karena petunjuk teknisnya belum jelas," ujar Ketut.

​Menurut dia, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Manggarai Barat, tetapi juga dialami sejumlah daerah terdampak bencana lainnya. Karena itu, Komisi VIII mendorong penguatan koordinasi lintas instansi—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga aparat penegak hukum—agar anggaran negara yang sudah tersedia segera dirasakan manfaatnya oleh warga.

​"Kita tidak ingin dana yang sudah disahkan pemerintah kemudian tidak bisa dipergunakan. Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk dengan kejaksaan, sehingga dana yang sudah dialokasikan benar-benar dapat digunakan untuk penanganan pascabencana," tegasnya.

Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi

​Selain mengevaluasi pemulihan pascabencana, Komisi VIII juga menekankan urgensi penguatan anggaran mitigasi. Ketut mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebutuhan mendesak, sementara anggaran reguler Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih dinilai sangat terbatas dibandingkan besarnya tantangan kebencanaan nasional.

​"Yang paling penting sebenarnya adalah dana mitigasi bencana. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan merupakan salah satu negara dengan risiko bencana terbesar. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat maupun BNPB harus terus diperkuat agar dapat mengurangi kerugian, terutama korban jiwa," katanya.

​Berbagai temuan lapangan selama kunjungan kerja tersebut akan dihimpun menjadi bahan evaluasi Komisi VIII DPR RI. Hasilnya bakal digunakan untuk mendorong penyempurnaan regulasi kebencanaan agar tata kelola penanganan bencana di masa mendatang berjalan lebih cepat, efektif, dan memiliki kepastian hukum.

Quote