Semarang, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, menyoroti minimnya sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta belum terbukanya data resmi capaian nasional terkait program tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2026).
Wibowo menilai, informasi mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal sejauh ini belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, mengingat kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Data resmi mengenai capaian sertifikasi halal dari target nasional belum dibuka kepada publik. Sementara itu, kita dikejar tenggat regulasi yang mulai berlaku bulan ini," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Wibowo, minimnya sosialisasi dan pendampingan berpotensi menyulitkan para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melalui lembaga terkait untuk lebih aktif melakukan upaya "jemput bola" dan turun langsung ke lapangan.
Meski memahami adanya keterbatasan anggaran sosialisasi, Wibowo menegaskan bahwa edukasi masyarakat tidak boleh kendor. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bentuk jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain isu sertifikasi halal, Wibowo juga memberi perhatian khusus pada tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian ekstra terhadap kesiapsiagaan mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.
"Jawa Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana. Ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga responsif, tepat, dan terkoordinasi," tegas Wibowo.
Ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalkan dampak serta risiko bencana bagi masyarakat setempat.
