Jakarta, Gesuri.id — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun saringan sampah di 11 sungai.
Meski demikian, Yuke menekankan bahwa program ini harus terintegrasi dengan penanganan sampah di wilayah hulu.
Menurut Yuke, skema saringan sampah terbukti efektif menahan laju limbah yang terbawa arus sungai. Ia mencontohkan fasilitas saringan sampah yang sudah beroperasi di kawasan TB Simatupang sebagai proyek percontohan.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Kalau memang dibuat seperti yang sekarang di TB Simatupang, itu sudah sangat berdampak untuk menghalau atau menyaring sampah-sampah yang menuju ke Pintu Air Manggarai. Kalau bisa diterapkan di semua sungai, ya sangat bagus," ujar Yuke, Kamis (8/10).
Namun, Yuke mengingatkan bahwa penanganan sampah sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada wilayah ibu kota semata. Sebab, aliran sungai besar di Jakarta berhulu di daerah penyangga seperti Bogor dan Depok.
"Yang terpenting adalah koordinasi dengan daerah sekitar yang dilintasi aliran sungai tersebut. Contohnya Sungai Ciliwung, itu kan aliran airnya datang dari Bogor dan Depok. Jadi penanganan sampah dan pencegahan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir," jelasnya.
Lebih lanjut, Yuke menyampaikan bahwa Komisi D sejauh ini belum membahas secara khusus rencana pembangunan 11 saringan sampah tersebut. Ia mendorong Pemprov DKI untuk menyusun kajian teknis yang matang terlebih dahulu, mulai dari penentuan sungai prioritas, estimasi kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, hingga kalkulasi potensi pengurangan volume sampah.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
"Kalau tidak bisa dibangun serentak di 11 titik, Pemprov harus memilah sungai mana yang paling krusial untuk dipasangi saringan agar sampah tidak lolos sampai ke laut," tambahnya.
Pada prinsipnya, kata Yuke, legislatif siap memberikan dukungan penuh selama alokasi anggarannya tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas kebutuhan masyarakat lainnya.
"Kami menunggu kajian dan perencanaan yang lebih detail dari Pemprov DKI Jakarta agar nantinya bisa kita bahas secara mendalam," pungkas Yuke.
