Bandung, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menunjuk Ineu Purwadewi Sundari untuk menjadi pimpinan DPRD. Itu dilakukan lewat serangkaian mekanisme yang diatur di peraturan internal partai.
Demikian dilansir dari jabar.tribunnews, Sabtu (7/9).
Baca: Ineu Bertarung di Dapil XI Jabar
Mekanisme penunjukan pimpinan DPRD Jabar di internal partai ditetapkan oleh pengurus partai di Jakarta.
Saat ini, usai dilantik, para anggota DPRD Jabar sedang menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Pada periode sebelumnya, Ineu Purwadewi Sundari sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jabar.
"Di aturan internal partai, batas maksimal jadi pimpinan sebanyak dua kali. Yang bersangkutan kan baru sekali. Kemudian ibu Ineu Purwadewi Sundari di struktur DPD, menjabat bendahara di mana di aturan partai, ketua, sekretaris, bendahara jadi prioritas untuk jadi pimpinan," katanya.
Pertimbangan lainya, kata Ono Surono, Ineu Purwadewi Sundari sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPRD Jabar dan sudah pernah jadi pimpinan DPRD Jabar.
"Selain itu, kami masih mempertahankan figur perempuan," ujarnya.
Ono Surono baru menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan bersamaan dengan periode baru anggota DPRD Jabar yang terpilih di Pemilu 2019.
Di tengah kebaruan itu, kebijakan baru pun akan ia berlakukan untuk para kader banteng di parlemen.
"Terkait itu, Ineu Purwadewi Sundari harus mengawal keputusan dan kebijakan partai yang dihasilkan di Kongres PDI Perjuangan di Bali, untuk dikawal di Jabar," ujarnya.
Baca: Ineu dan Abdy Melenggang ke Kursi DPRD Jabar
Setidaknya, tugas para anggota DPRD Jabar harus mengawal sejumlah hal prioritas partai, yakni sandang, pangan, papan, tenaga kerja, infrastruktur, agama dan kepercayaan, serta pariwisata.
"Hal itu yang dihasilkan pada workshop di Kongres PDI Perjuangan yang harus dikawal. Sehingga, Bu Ineu Purwadewi Sundari dan semua kader PDI Perjuangan Jabar, harus lebih bawel, kritis dan lebih sensitif terhadap isu-isu rakyat," kata Ono Surono.
