Jakarta, Gesuri.id - Menaikkan harga BBM bersubsidi diakui memang memiliki resiko sosial dalam bentuk protes masyarakat terutama yang kurang memahami rasionalitas serta juga kalangan politisi yang memanfaatkan.
Beberapa demo belakangan ini merupakan realitas sosial sebagai reaksi kenaikan BBM.
Mengurangi dampak ekonomi,terutama terkait masyarakat kurang mampu, pemerintah telah membagikan bantuan tunai langsung yang telah dimulai tiga hari sebelum kenaikan BBM.
Langkah ini, bagian dari upaya keras pemerintah agar subsidi benar-benar tepat sasaran, menyentuh masyarakat yang memang seharusnya mendapat bantuan.
Baca: Eriko Minta BTN Lakukan Terobosan ke Milenial
Di luar dampak sosial maupun ekonomi, keputusan pemerintah menaikkan BBM memang tidak populer sehingga berpengaruh kepada cara pandang masyarakat kepada Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi konsisten meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Hukum tertinggi adalah keselamatan dan kepentingan rakyat.
Lawan-lawan politik sudah pasti akan menjadikan kenaikan BBM sebagai amunisi politik untuk menyerang kepemimpinan Presiden Jokowi. Termasuk belakangan serangan menghalalkan segala cara seperti menyebarkan hoaks diarahkan kepada pucuk pimpinan PDI Perjuangan seperti Puan Maharani. Namun, semua itu tidak menggoyahkan sikap Presiden Jokowi, yang mendapat dukungan DPR RI.
Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan kader PDI Perjuangan sangat jelas: utamakan kepentingan rakyat. Jangan pedulikan citra. Laksanakan visi misi kepemimpinan dengan kesiapan menghadapi resiko apapun. Yang terpentingan demi rakyat dan bangsa Indonesia.
Jika sekedar berpikir demi pencitraan Presiden Jokowi mungkin saja menunda-nunda kenaikan BBM sehingga berbagai proyek strategis untuk kepentingan rakyat tertunda.
Selintas rakyat senang, namun akan ada resiko jangka panjang sehingga Indonesia secara keseluruhan statis tidak mengalami kemajuan berarti. Akhirnya resiko serius akan menimpa Indonesia, tidak mampu bersaing dengan bangsa lain.
Kepemimpinan ideal mengutamakan upaya menerapkan visi misi dengan segala resiko, yang mungkin tidak populer. Pada saat keputusan diambil, yang selintas memberatkan, dikemudian hari akan terlihat kebenarannya. Seperti kata pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Baca: Risma Ingatkan BLT BBM Tak Digunakan Untuk Beli Rokok
Bank Dunia secara tegas dan jelas memprediksi ada tiga negara, yang akan bangkit pasca pandemi Covid-19. Pertama, Cina, lalu diikuti India. Yang ketiga adalah Indonesia. Menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga yang akan bangkit bukan tanpa perhitungan.
Fakta riil saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3 persen. Padahal, Bank Dunia, baru memprediksi pertumbuhan angka 5,3 persen akan terjadi pada tahun depan. Ini artinya, perkembangan ekonomi nasional sangat prospektif.
Langkah-langkah pemerintah menaikkan BBM jelas tidak terkait realitas ekonomi nasional. Fondasi ekonomi dan perkembangan ekonomi nasional sangat baik. Hanya karena gejolak perang Rusia versus Ukraina, berbagai langkah kebijakan pembangunan ekonomi terganggu sehingga pemerintah terpaksa menaikkan BBM.
Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, yang insya Allah akan diteruskan kader terbaik lainnya yaitu Puan Maharani konsisten mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai prioritas utama. Bukan citra yang dikedepankan namun visi misi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia yang harus menjadi prioritas utama.
