Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Dr H Heri Gagarin SE MM meminta kepada para kader untuk bersatu dan tetap menjaga kondusifitas.
“Mari kita bersatu, solid bergerak, jaga kondusifitas. Para struktural partai harus saling merangkul, kalau ada perbedaan, sikapi dengan baik,” ujarnya di Serpong, Kamis (9/7).
Baca: Songsong Pilkada, Banteng Gowa Aktif Gelar Rapat Koordinasi
Itu dikatakannya menyikapi kisruhnya arus bawah PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan terkait buntut beredarnya secara masif surat rekomendasi DPP yang masih banyak khalayak termasuk kader mempertanyakan keaslian surat tersebut, yang pada akhirnya berbuntut kepada sejumlah kader akar rumput menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
“Yang kita hadapi sekarang bukan lah persoalan internal, tapi masih banyak persoalan ideologi bangsa ini yang saat ini sedang dirongrong. Ayo kita bersatu, tetap tegak lurus kepada apa yang diamanatkan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, apapun itu,” ia mengimbau.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, para kader struktural yang diantara sejumlah pengurus struktural, mulai dari ranting, PAC, dan satgas partai menyatakan sikap untuk memohon kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk meninjau kembali surat rekomendasi yang tanpa ditandatangani Ketua Umum terkait rekomendasi Pilkada Tangsel 2020.
Dalam surat yang beredar di masyarakat dan memunculkan berbagai spekulasi, menunjuk Sekda Tangsel Muhamad sebagai Calon Walikota Tangsel yang direkomendasi PDI Perjuangan yang saat ini masih berstatus Aparat Sipil Negara (ASN).
Pengakuan para kader, demi harga diri partai marwah partai dan nama baik Ketua Umum mereka meminta kader internal yang direkomendasikan, karena sudah trauma dengan kegagalan masa lalu karena PDI Perjuangan mengkaderkan ASN.
“Kami datang ke DPP secara baik-baik kok, petugas di sana menerima kami dengan ramah dan santun. Masa’ kita datang ke rumah orang tua kita (DPP) sendiri nggak boleh,” kata Benny Gaok, Satgas PDI Perjuangan Tangsel.
Benny menjelaskan kader PDI Perjuangan Tangsel yang nyalon kan banyak, bukan satu orang aja, terus terang kami menyesalkan ada pengurus tingkat DPC yang bilang bahwa yang datang ke DPP kemarin adalah oknum.
"Kami ber KTA, kami jelas, yang datang resmi pengurus dan tetap nurut kepada satu keputusan, yaitu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai keputusan mutlak dan menjadi harga mati yang tidak bisa diganggu gugat, nah itulah arti sebenarnya apa yang namanya Demokrasi Terpimpin. Lah belum ada persetujuan Ibu Mega kok kita dibilang membangkang,” lanjut pria seram bertubuh kekar ini.
Keresahan awal bermula dari beredarnya surat rekom Nomor 1506 tertanggal 30 Juni 2020. Surat ini beredar lewat medsos bukan penjelasan resmi dari DPC.
“Wajar saja terjadi kegaduhan di akar rumput, harusnya DPC cepat memberi tanggapan dan menginstruksikan ke pengurus sampai bawah secara resmi, tidak menunggu munculnya opini publik, akhirnya begini kan jadinya,” kata Edwin, pengurus badan partai Baguna Tangsel.
Baca: Pilkada Tangsel, Banteng Resmi Calonkan Muhammad-R.Saraswati
Muncul pertanyaan besar, atas statement Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tangsel Putri Ayu Anisya yang mengatakan dalam sebuah media bahwa terkait siapa yang direkom menunggu instruksi Ketua Umum.
“Ini kan kita bingung, sementara di surat rekom tidak ada mengetahui ketua umum,” ujarnya lagi.
“Juga statement Ketua DPC Tangsel Bung Wanto dalam keterangannya di sebuah media, kalau pengumuman siapa yang direkom menunggu seminggu lagi, ini kita semakin bingung dengan kekuatan surat rekomendasi yang sudah beredar luas itu,” tambahnya.
