Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam pidato pembukaannya, ia menegaskan DPR akan memfokuskan pembahasan pada sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai isu strategis nasional.
"DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri," ujar Puan.
Selain agenda legislasi, Puan menegaskan DPR RI juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut sedikitnya ada 16 isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam masa sidang ini.
Fokus pengawasan pertama akan menitikberatkan pada jaminan keselamatan publik, keamanan negara, serta integrasi data kependudukan dalam pelayanan pemerintah.
"Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat, Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik, Optimalisasi E-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, Penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif," ucapnya.
Selanjutnya, Puan menekankan pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum serta stabilitas ekonomi nasional, termasuk ketersediaan pangan dan daya saing BUMN.
"Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi, Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat, Percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, Pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan," tuturnya.
DPR RI juga memberi perhatian pada isu perlindungan sosial, khususnya terkait anak-anak, korban kekerasan, serta akurasi data bantuan sosial.
"Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama, Jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan Iuran," ungkapnya.
Selain itu, DPR RI turut menyoroti sektor pendidikan, energi, hingga kesiapan menghadapi dinamika ekonomi global.
"Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes, Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, Upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan Kesiapan pemerintah dalam menghadapi resiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan hasil audiensi dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat selama masa reses yang membahas reformasi pengupahan hingga reforma agraria. Ia memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti alat kelengkapan dewan terkait.
Menutup pidatonya, Puan secara resmi membuka masa persidangan dan mengajak seluruh anggota dewan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 5 Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026," tegas Puan.
Puan juga berpesan kepada seluruh anggota dewan untuk tetap amanah dalam menjalankan tugas.
"Kepada anggota dewan yang terhormat kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya," pungkasnya.
