Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan, Iis Sugianto, mengingatkan Arabisasi sudah mengakar, namun fenomena tersebut tidak perlu ditakuti. Meski demikian bangsa dan negara ini harus tetap waspada, sebab jika tidak dapat mengancam jati diri bangsa.
Hal itu dikatakan Iis terkait beredarnya tulisan viral di Banyuwangi telah dilakukan arabisasi pariwisata. Status berjudul "Di Tanah Hindu Banyuwangi Itu, Arabisasi Dipaksakan Tumbuh" itu diunggah akun Kajitow Elkayeni, seorang netizen pada 27 Juni 2019.
Baca: Gagasan dan Praktik Wisata Halal Sudah Lama Dijalankan
Menurut Iis, arabisasi di pantai Santen Banyuwangi yang dituduhkan kepada Bupati Banyuwangi Azwar Anas tidak benar. Sebab, Bupati Anas hanya sekedar mengikuti anjuran Menteri Pariwisata.
"Kita memang harus waspada karena arabisasi memang telah mengakar dan ada pihak-pihak tertentu yang juga mendukungnya," ungkap Srikandi banteng yang juga penyanyi senior cantik itu.
Untuk diketahui, di Arab Saudi sejak dua tahun yang lalu Pangeran Muhammed bin Salman telah mengeluarkan titah mengizinkan wanita boleh berbikini di pantai. Khususnya, di kawasan resor yang akan dibangun pemerintah Arab Saudi yaitu di kawasan pesisir Laut Merah, daerah wisata yang tak jauh dari Kota Jeddah.
Itu adalah cara pemerintah Arab Saudi mengurangi ketergantungan pendapatan negara dari SDA minyak yang akan habis. Itulah visi Pangeran Muhammed bin Salman bagi negaranya di tahun 2030 mendatang.
Contoh lainnya yang perlu dicermati adalah kasus pembubaran grup band Tanah Air, Base Jam, saat manggung di Tanah Rencong Aceh, Minggu (7/7) malam. Base Jam dipaksa bubar oleh sekelompok orang yang diantaranya dari kalangan Ahlussunah Waljamaah atau Aswaja dan FPI.
Penyebabnya karena dalam poster yang beredar di berbagai media sosial terkait acara tersebut, terdapat posisi gambar Masjid Raya Baiturrahman berada di bawah personil Base Jam yang tidak berbusana sesuai dengan peraturan daerah tentang syariat Islam di Aceh.
Ditambah lagi saat ini, pemerintah Provinsi DI Aceh dikabarkan segera akan melegalkan poligami, dan hal itu langsung disambut secara positif dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) setempat. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI) Aceh.
Untuk itu Iis melanjutkan cara menangkalnya harus dengan cara yang elegan dan luwes merombak segala upaya menuju ke arah arabisasi tersebut. "Jangan ekstrem !," ujarnya spontan. Sebab, lanjutnya, jika ekstrem akan menimbulkan antipati dan pada akhirnya hanya akan merugikan bangsa ini.
Iis juga menekankan pentingnya pembumian terhadap budaya bangsa yaitu dengan semakin memperdalam kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri, jangan sampai hancur dilindas mentah-mentah oleh ideologi bangsa lain.
Parahnya lagi, Iis menambahkan, adanya salah kaprah dengan ideologi asing tersebut sehingga hanya akan melahirkan radikalisme.
Syariah yang Bagaimana?
Sementara itu, rencana pemberlakuan wisata halal di beberapa daerah potensi wisata seperti Bali dan Labuan Bajo NTT terus mengalami penolakan.
Saat musim kampanye lalu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno melempar wacana untuk menerapkan wisata halal di Bali. Ide tersebut pun ditanggapi oleh cawapres 01, Ma'ruf Amin, yang merasa telah lama digagasnya.
"Wisata Syariah itu kan saya yang ngomong, lalu dia ikut ikutan, terima kasih," ujar Kiai Ma'ruf di lapangan bulevard Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (28/2).
Baca: Ditiru Sandiaga, Wisata Halal Bali Awalnya Ide Kiai Ma'ruf
Ketum MUI itu mengatakan, sejak 20-30 tahun lalu wisata syariah telah dikembangkannya. Kiai Ma'ruf menyebut, sudah ada wisata syariah dalam bentuk hotel syariah, sampai travel syariah.
"Sekarang kita sudah ada namanya wisata syariah, hotel syariah, bahkan sudah ada juga semua travel yang syariah, tinggal pengemasannya," jelas Ma'ruf Amin.
Terkait itu, Iis menekankan tugas dari Wakil Presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin saat ini untuk menjelaskan syariah seperti apa yang cocok di NKRI. "Apakah syariah yang Pancasila atau syariah yang Nusantara?," pungkas Iis.
