Jakarta, Gesuri.id - Kepala Sekretariat DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) Narendra Kartiyasa Kiemas memaparkan penyebab dari mahalnya biaya pelayanan kesehatan di Indonesia.
Narendra memaparkan pendidikan dokter, perawat, teknisi alat kesehatan adalah awal mula atau penyebab pelayanan kesehatan mahal dan jarang terjangkau untuk ekonomi menengah bawah.
Baca: Olly Harapkan Adanya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
"Tanpa Dokter, perawat, dan teknisi rumah sakit, niscaya rumah sakit seperti rumah hantu, tidak ada pelayanan kesehatan. Pendidikan menjadi dokter, perawat dan teknisi rumah sakit sekarang cukup tinggi dan cenderung mahal, belum lagi menjadi spesialis," ujar Narendra.
Pada tahun 1970-an, menjadi dokter itu adalah kebanggaan. Sebab mahasiswa tidak membayar namun dibayar oleh pemerintah. Sama dengan perawat dan teknisi rumah sakit. Dan kalaupun bayar tidak mahal.
"Sementara era sekarang untuk menjadi dokter umum minimum biayanya 50 juta sampai 500 juta untuk universitas swasta, menjadi suster sekitar 10 jutaan dan menjadi teknis rumah sakit sama sekitar 10 - 20 juta sampai selesai. Dengan biaya yang sudah banyak, pasti menginginkan pengembalian setelah bekerja di Rumah Sakit," ungkap Narendra.
Narendra melanjutkan, semakin mahal biaya pendidikan untuk menjadi dokter, perawat dan teknisi maka harga pelayanan kesehatan akan mahal. Dan mahalnya pendidikan karena Universitas sekarang diwajibkan untuk membuat RS Pendidikan. Biaya untuk itu pun diambil dari para mahasiswa.
Lalu, penyebab kedua adalah rumah sakit dengan kelas. Masyarakat indonesia lebih suka masuk kelas bukan bangsal. Alasannya lebih privat, padahal layanannya hampir sama.
"Itu yang membuat Rumah Sakit membangun dengan kelas mewah, sampai sampai rumah sakit pemerintah membuat hal yang sama. Padahal sebenarnya hal itu tidak dibutuhkan. Lebih baik daripada membuat kelas, adalah memperbanyak ruang tindakan dan sebagainya," ujar Narendra.
Penyebab ketiga adalah, alkes yang disewa dan rumah sakit harus membayarkan sewa tersebut atau membelinya. Ada biaya-biaya dalam alkes itu yang wajib dibayarkan. Dan apabila alkes rusak setelah 5-10 tahun sudah tidak ada spare part dan harus membeli yang baru.
"Disini yang saya lihat adalah ketidaksiapan rumah sakit menjaga asset rumah sakit terutama Rumah Sakit Pemerintah. Biaya perbaikan besar, karena itu aset pelayanan kesehatan menjadi bahan rente bagi segelintir orang," ujar Narendra.
Baca: Karolin Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Keempat, lanjut Narendra, adalah impor obat obatan. Dia mengungkapkan bahwa 90 persen prekusor itu diimpor.
Indonesia tidak siap untuk memproduksi prekusor tersebut, dan membuat obat obatan menjadi mahal. Walaupun ada beberapa prekusor itu sudah tidak ada patennya, yang artinya sudah milik publik, tapi tetap tidak bisa diproduksi dalam negeri karena mafia farmasi bermain disini.
Lalu, akankah pelayanan kesehatan itu bisa murah?
Narendra menyatakan bisa, asalkan pendidikan dokter, perawat dan teknisi itu diturunkan. Lalu rumah sakit tanpa kelas, penyediaan alkes yang berasal dari produksi Indonesia, serta prekusor dibuat di Indonesia.
"Apakah Pemerintah dapat melakukannya? Harusnya bisa dan siap menghadapi seluruh kekuataan baik di luar maupun dalam Negeri yang mendapatkan rente dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam Pemerintah sendiri karena banyak agen Perusahaan Farmasi yang dimasukkan," ujar Narendra.
"Banyak Rumah Sakit dan dokter yang memberikan resep dengan obat obatan yang telah bekerjasama dengan mereka, dan mereka mendapatkan biaya riset, biaya perialanan untuk simposium dan lain-lain," tambahnya.
