Malang, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengingatkan seluruh kader Banteng yang bertugas di legislatif, agar benar-benar memperhatikan persoalan angka kemiskinan, stunting, serta perlindungan perempuan dan anak.
Pentingnya memahami berbagai persoalan sosial kemasyarakatan itu, kata Untari, merupakan salah satu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader Partainya, yang duduk di DPRD Provinsi, kabupaten dan kota.
Terkait itu, Untari mengingatkan pentingnya arah dan penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk bisa menjadi stimulus pengentasan angka kemiskinan, stunting, dan perlindungan perempuan di seluruh Jawa Timur.
Baca: Said Minta Banteng Jatim Terus Kerja Keras Hadapi Pemilu 2024
"Penyusunan APBD 2023 berpedoman pada Permendagri 84 Tahun 2022. Yang di dalamnya mengatur terkait sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat," papar Untari Bimtek Anggota Fraksi PDI Perjuangan se-Jawa Timur, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kota Malang, Selasa (7/3).
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD, dia minta seluruh legislator Banteng se-Jatim memaksimalkan berbagai program yang dimiliki. Mulai dari kegiatan reses, Bimtek, dan pokok-pokok pikiran.
"Tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing," ujarnya.
"Hasil dari reses inilah yang dapat kita jadikan sebagai referensi penyusunan penganggaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambung dia.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, tambah Untari, juga melakukan pengawasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada setiap daerah. DBH itu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Terkait Program Perlindungan Anak dan Perempuan, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu minta agar setiap kabupaten/kota di Jawa Timur bisa menginisiasi terbentuknya kota ramah anak dan gender.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebutnya, telah menginisiasi program Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Untari berharap program tersebut bisa diaplikasikan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
Baca: Adi Tegaskan Gotong Royong Jadi Kunci Surabaya Raih Adipura
"Kita terus berkomitmen bagaimana upaya perlindungan anak dan perempuan serta menurunkan angka kekerasan di dalam keluarga. Oleh karenanya butuh langkah progresif seperti pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban," tegas politisi yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.
Pada kesempatan itu, Untari juga memaparkan 7 program pokok Provinsi Jawa Timur yang harus dikuasai jajaran anggota fraksi partai berlambang banteng moncong putih untuk bisa disinergikan dengan kebijakan pemkab/pemkot di wilayahnya masing-masing.
Melalui Bimtek ini, imbuh Untari, diharapkan juga bisa semakin memperkaya wawasan setiap anggota Fraksi PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Sehingga memiliki pemahaman yang maksimal soal fungsi-fungsi legislatif terkait dengan pengawasan, penyusunan peraturan daerah, dan penganggaran APBD yang pro terhadap kebutuhan masyarakat.
