Malang, Gesuri.id - Anggota DPR RI komisi XI Andreas Eddy Susetyo menilai ada 59 juta usaha mikro di Indonesia sulit ‘naik kelas’. Padahal tercatat ada 17 kementrian membantu usaha mikro lewat berbagai skema program.
Perhatian kementrian ungkap Andreas pada usaha mikro diapresiasi. Namun jika disatukan, akan lebih terasakan dampaknya. Sebab anggarannya cukip besar.
Baca: Ihsan: Penegakan Hukum Persaingan Usaha Segenting Korupsi
"Kalau dibuatkan satu program pasti lebih nendang dengan dana sebesar itu. Tapi masalah koordinasi di Indonesia sangat luxury. Sehingga berjalan sendiri-sendiri," ungkap Andreas di Malang, Jumat (14/9).
Sementara di satu sisi rancangan undang-undang kewirausahaan nasional masih tersendat di pemerintah, seharusnya pada 17 Agustus 2018 sudah jadi.
Baca: 60 Ribu Koperasi Tak Sehat, MenKop-UKM: Pentingnya Reformasi
"Tapi bottle necknya di pemerintah," jelas Andreas, anggota dewan dapil Malang Raya dari PDIP ini. Problemnya antara lain mengenai kelembagaannya nanti.
Sedang usaha mikro yang sulit naik diperkirakan karena akses ke perbankan yang membutuhkan banyak persyaratan karena prinsip kehati-hatian.
