Makassar, Gesuri.id — Pemprov Sulsel mengajukan usulan anggaran tanggap darurat untuk bencana alam di APBD Pokok tahun 2019 mencapai Rp 100 miliar. Pengajuan itu sudah diajukan ke DPRD Sulsel untuk dibahas. Anggaran sebesar Rp 100 miliar itu senilai dengan estimasi 1 persen dari APBD Sulsel.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menyebut siap untuk membahas usulan anggaran tanggap darurat tersebut. “Nanti saya akan membicarakan biaya tanggap darurat dengan DPRD Sulsel,” kata Nurdin Abdullah saat menerima Kepala Kantor SAR (Basarnas) Kelas A Makassar, Mustari di ruang kerja Gubernur, Selasa (16/10).
BACA : Menengok Gebrakan 'Bersih-Bersih' Gaya Nurdin Abdullah
Nurdin juga menjelaskan, anggaran itu nantinya digunakan untuk mengatasi bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan longsor. “Kalau anggaran itu tidak digunakan akan menjadi SILPA, atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenan,” ungkapnya.
Kepala Basarnas Makassar, Mustari, menyebut, Basarnas selalu siap siaga juga terjadi bencana alam seperti gempa tsunami di Palu
“Kami melaporkan terkait kesiapan dalam penanganan jika terjadi bencana alam dan antisipasi ke depan. Kami juga melaporkan terkait Palu, saat menerima laporan 19 personil kita langsung bergerak dan yang pertama masuk ke sana,” kata Mustari.
Basarnas juga sudah menyiagakn helikopter untuk evakuasi saat terjadi bencana alam. Hanya saja helikopter itu masih ditempatkan di Basarnas Pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Syamsibar yang juga turut hadir menjelaskan, baik BPBD dan Basarnas hadir untuk membantu Gubernur dalam penanganan bencana.
“Basarnas dan BPBD serta intansi terkait memback-up terkait kebencanaan baik aspek kebencanaan penanganan darurat dan lain-lainnya,” paparnya.
Baginya, penempatan helikopter di Sulsel sangat tepat. Selain untuk keperluan mitigasi bencana, Sulsel juga merupakan pintu masuk kawasan Indonesia Timur.
