Serang, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Banten Dr. Yeremia Mendrofa memimpin rapat kerja dengan Forum Posyandu Provinsi Banten dengan agenda Alokasi Dana Hibah Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V DPRD Banten, Kamis (5/1/2023).
Baca: Indikator PDI Perjuangan Pantas Disebut Partai Modern
Pada rapat kerja ini Yeremia Mendrofa didampingi Wakil Ketua Komisi V H. Fitron Nur Ikhsan hadir bersama dengan anggota Komisi V diantaranya dr. Hj. Shinta Wisnu Wardhani, H. Anda Suhanda, dan Heri Handoko, serta Komisi V juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
Dr. Yeremia mengungkapkan ini merupakan kali pertama Komisi V melakukan rapat kerja dengan Forum Posyandu Provinsi Banten, dan ia juga mengatakan bahwa Komisi V DPRD Banten mengawal program-program pemerintah yang telah disepakati bersama untuk menyejahterkan masyarakat di Provinsi Banten, salah satunya mengenai kesehatan.
“Ada beberapa indikator untuk menyejahterakan masyarakat Banten dengan 4 isu strategis dalam pembangunan kesehatan yang terjadi, seperti penurunan angka stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan kualitas penanganan kesehatan,” ujarnya.
Ketua Forum Posyandu Provinsi Banten Isna mengucapkan terimakasih kepada Komisi V DPRD Banten karena sudah mengundang forum secara khusus untuk hadir pada rapat kerja ini, Isna dan anggota Forum Posyandu Provinsi Banten berharap dengan adanya rapat kerja ini Komisi V dapat mendukung program yang sudah direncanakan oleh Forum tersebut.
“Kami berterimakasih karena Komisi V bisa secara khusus bertemu dan mendengar keinginan Forum Posyandu Provinsi Banten, penjelasan atas program yang direncanakan dari dana hibah yang sudah kami informasikan semoga bisa didukung penuh oleh Komisi V”, ucapnya.
Baca: PDI Perjuangan Tetap Dorong Sistem Proporsional Tertutup
Untuk diketahui dana hibah yang di dapatkan oleh Forum Posyandu Provinsi Banten merupakan dana yang di dapatkan per-2 tahun, Komisi V kedepannya akan mencoba mendukung program yang sudah direncanakan agar dapat terus berjalan meskipun harus dijadikan satu dengan program dinas terkait.
