Ambon, Gesuri.id - Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan penanganan kemiskinan di Maluku bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.
Namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota maupun legislatif. Karena itu semua pihak harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Maluku.
Baca: Ansy Lema: Gerakan Politik Memecah Belah & Intoleran Harus Disikapi Serius!
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia naik pada September 2022. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen atau mengalami peningkatan 0,03 persen poin, jika dibandingkan bulan Maret 2022. Per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang. Maluku masuk dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia.
Menurutnya, angka kemiskinan di Maluku saat ini sudah mengalami penurunan. Meski diakui, faktor-faktor lain mempengaruhi, walaupun data BPS menyatakan persentase penduduk miskin di Maluku mencapai 16,23 persen.
“Seluruh kebijakan kita selama ini, eksekutif maupun legislatif selalu berpihak kepada rakyat. Legislatif banyak menampung aspirasi masyarakat. Sejatinya, kemiskinan itu bukan saja menjadi tanggung jawab pemprov, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota dan semua pihak. Sehingga kabupaten mana yang dinilai miskin menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama ditangani,” kata Benhur.
DPRD Maluku lanjut Benhur, selalu menetapkan program-program terbaik agar bisa mendukung apa yang menjadi program di tingkat kabupaten maupun kota, sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan.
Dengan begitu akan memiliki multiplier effect untuk menurunkan angka kemiskinan. “Ketika pekerjaan ada, orang akan keluar dari kungkungan kemiskinan. Jadi kira-kira seperti itu,” katanya.
BPS mencatat 10 provinsi termiskin di Indonesia per September 2022. Provinsi termiskin pertama ditempati oleh Papua, yakni 26,8 persen. Diikuti Papua Barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen.
Posisi ketiga ditempati Nusa Tenggara Timur. Tercatat presentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,23 persen. Sebesar 60 persen warga NTT mata pencarian sebagai petani dan peternak.
Baca: Relawan Vita Ervina Bantu Masker & Obat Tetes Mata Pasca Merapi Erupsi
Provinsi Maluku berada di urutan keempat. Jumlah presentase penduduk miskin di Maluku mencapai 16,23 persen. Sebagian besar warga Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai banyak berprofesi sebagai nelayan. Beberapa orang lainnya memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi dengan memanfaatkan lahan pertanian.
Menurut BPS, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi keperluan dasar manusia, termasuk makanan dan bukan makanan. Indikator untuk menentukan taraf kemiskinan dilihat dari pengeluaran.
Sementara garis kemiskinan didefinisikan sebagai representasi minimum jumlah rupiah untuk pemenuhan kebutuhan pokok makanan setara 2.100 kkal per kapita per hari dan non-pangan. Dilansir dari sentraltimur.com.
