Jakarta, Gesuri.id - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, menyoroti berbagai kendala nonteknis yang dinilai masih kerap memperlambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kukar. Ia menyebut sejumlah proyek perbaikan jalan sebenarnya telah memiliki alokasi anggaran, namun proses pengerjaannya tidak selalu bisa langsung berjalan karena persoalan administrasi dan koordinasi antarinstansi.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dalam mempercepat penanganan kerusakan jalan di sejumlah kecamatan.
“Sering kali masyarakat melihat seolah-olah proyek jalan lambat karena tidak ada anggaran. Padahal di beberapa kasus, anggarannya sudah ada, tetapi prosesnya masih terkendala tahapan administrasi,” ujar dr Aulia, Senin (09/03).
Ia menambahkan, untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, guna mengevaluasi proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Beberapa instansi yang dilibatkan dalam pembahasan tersebut di antaranya unit pengadaan, inspektorat, serta perangkat daerah teknis yang menangani pembangunan infrastruktur.
Langkah itu dilakukan agar setiap hambatan yang selama ini memperlambat pekerjaan dapat diidentifikasi lebih awal dan segera dicarikan solusi.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kawasan Sebelimbingan yang masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan secara bertahap. Untuk tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembangunan rigid beton serta dana pemeliharaan jalan guna menjaga kondisi ruas tetap layak dilalui.
dr Aulia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan di kawasan tersebut cukup besar, sehingga pengerjaannya tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah memilih strategi bertahap dengan fokus utama memastikan jalan tetap aman digunakan masyarakat.
Selain wilayah Sebelimbingan, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada sejumlah kecamatan lain seperti Muara Wis, Kota Bangun Darat, dan Sebulu yang juga membutuhkan penanganan infrastruktur jalan.
Di dalam kawasan Tenggarong sendiri, pemerintah daerah turut memprioritaskan perbaikan jalan berlubang yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat saat mendekati Hari Raya Idulfitri.
