Manado, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa (dandes) di awal 2020. Untuk itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw meminta seluruh aparatur Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan penggunaannya sesuai aturan agar bermanfaat bagi pembangunan desa dan memajukan perekonomian daerah.
“Saat ini hampir Rp 70 triliun dandes dikucurkan oleh pemerintah pusat. Kalau itu terdisitribusi pada masyarakat, paling tidak ini dapat menyokong peningkatan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kandouw saat menghadiri Raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dandes dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi di Auditorium Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/2).
Menurutnya, kegiatan yang dimotori Kemendagri ini sangat baik untuk percepatan penyaluran dandes. Pencairan dana pemerintah pusat ini dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kandouw mengatakan, dandes yang masuk ke Sulut sekira Rp 1,2 triliun, dan selang lima tahun berjalan sudah ada sekira Rp 5 triliun yang berputar menopang perekonomian Sulut.
“Jadi sangat kami rasakan walaupun belum sempurna. Tapi paling tidak untuk pengangguran saja sesuai data BPS tahun 2019, telah terjadi penurunan terlebih mereka yang ada di desa,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian menyampaikan bahwa dandes harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Jangan sampai naiknya anggaran dandes dari tahun ke tahun, justru angka penyimpangannya juga ikut naik. Ingat, saat ini banyak pihak yang ikut mengawasi dandes,” ucap Adrian.
