Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meragukan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani dampak Covid-19 di daerahnya.
Baca: Catat Ini! Bukan Demokrasi Yang Selamatkan Wuhan
Deddy meragukan pemerintah daerah sudah mendata warganya yang berhak menerima bantuan dengan benar. Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara ini juga meragukan APBD di berbagai daerah yang dialokasikan untuk menangani pandemi ini sudah memadai.
"Kenapa warga yang butuh bantuan tidak semua dapat? Karena datanya dimanipulasi dibawah dan tidak ada saluran yang jelas untuk menyelesaikannya!" ujar Deddy.
Deddy melanjutkan, manipulasi dan pembiasan data itu sudah terjadi di tingkat RT. Pembiasan itu semakin besar dan melebar setelah data tersebut naik ke tingkat yang lebih atas.
Baca: Deddy Keluhkan Demokrasi Kebablasan Ditengah Pandemi
Deddy pun 'menyentil' Keputusan Presiden (Keppres) tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang memberi kewenangan lebih bagi gubernur di seluruh Indonesia dalam menangani Covid-19. Menurutnya, Keppres itu tidak memberikan kepemimpinan secara jelas dalam penanganan Covid19.
"Keppres tentang Gugus Tugas Covid-19 tidak jelas memberikan kewenangan dan kepemimpinan menghadapi pandemi! Itu sumber kekisruhan!" ujar Deddy.
