Pangkal Pinang, Gesuri.id - Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Babel terkait harga tiga komoditas perkebunan Bangka Belitung seperti lada, sawit, dan karet, ditingkat petani tak kunjung menggembirakan.
Didit mengapresiasi Pemprov Babel telah berupaya maksimal untuk mengkerek harga lada mulai dari membuat Sistem Resi Gudang (SRD) hingga berupaya memasarkan lada ke Moskow, Rusia.
Baca: DPRD Babel Desak Kemenaker Usut Manajemen Giant
Hanya saja, menurut polisi PDI Perjuangan itu, SRD saat ini belum tepat sasaran.
Pemerintah, menurut dia, terlalu ngoyo memaksakan SRG. Padahal seharusnya yang juga perlu dilakukan adalah memanggil semua penampung dan pelaku usaha lada di Babel.
"Dari dulu kami katakan, resi gudang itu tidak akan pernah sukses. Ini beda dengan pola yang dilakukan Pak Rustam dulu, mohon maaf sebelumnya. Yang kami sarankan adalah, pemerintah tolong mengundang, diajak berbicara para pembeli dan pengusaha lada di Babel ini. Bagaimanapun mereka punya peranan, jangan ditinggalkan, Pangsa pasar lada kita, mereka yang tahu," ujar Didit di Pangkal Pinang, Selasa (14/8).
Kemudian terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, Didit mengatakan, harga rendah karena banjirnya hasil sawit di tingkat petani. Sementara saat bersama pabrik memiliki keterbatasan dalam menampung hasil panen sawit rakyat.
"Yang jelas perusahaan akan mengambil sawit mereka terlebih dahulu, baru kemudian sawit masyarakat," katanya.
Menurut Didit pula, pemerintah tak pernah punya data konkret mengenai luasan total perkebunan sawit, baik punya perusahaan ataupun sawit rakyat di Bangka Belitung.
Baca: DPRD Basel Minta Penyelenggaraan TCOF Tidak Bebani APBD
Padahal data ini penting sebagai tolok ukur bagi pemerintah mengambil kebijakan terkait harga sawit di tingkat petani, seperti membangun pabrik-pabrik pengolahan sawit baru misalnya.
Didit mengatakan, Komisi II DPRD Babel juga telah terbang ke Medan untuk mempelajari sistem perkebunan sawit di sana.
