Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI, Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas membahas terkait perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat seusai pulang dari kunjungan kerja di Jawa Tengah. Ratas tersebut diadakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8).
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban. Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum," ujar Jokowi sebelum memulai ratas yang tertutup bagi awak media.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan ada beberapa hal yang ditekankan oleh Jokowi selama ratas berlangsung. Pertama, Jokowi menegaskan agar hukum ditegakkan secara tegas siapa pun yang melanggar hukum.
"Baik kejadian yang di Surabaya, kejadian di Papua dan Papua Barat. Apakah itu masalah penghinaan, pelecehan, tapi juga teritama demo-demo anarkis, pembakaran, perusakan. Ini negara hukum," ujar Wiranto.
"Sehingga beliau jg memastikan bahwa tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," tegasnya.
Kedua, Wiranto mengatakan, Jokowi meminta agar aparat kemanan melindungi masyarakat yang berada di Papua dan Papua Barat. "Jangan sampai (masyarakat) jadi korban aksi-aksi demo anarkis, artinya beliau tidak ingin ada korban," ujarnya.
Jokowi, kata Wiranto bahkan meminta agar aparat keamanan tidak bertindak represif melainkan harus mengedepankan sikap persuasif, kompromi, edukatif, dan terutama melindingi masyarakat.
Selain itu, Jokowi juga menghimbau agar aparat keamanan menjaga objek-objek penting dan fasilitas negara agar tidak menjadi sasaran tindakan anarkis dari demo-demo yang digelar beberapa hari belakangan ini.
"Banyak hal-hal yang kita anggap tidak perlu karean mengganggu, merusam fasilitas yang digunakan masyarakat sendiri. Karena itu mengkhianati rakyat karena dibangun dengan uang rakyat. Lindungi itu terutama masyarakat," papar Wiranto.
"Ketiga, beliau memerintahkan bangunan-bangunan, instalasi-instalasi yang rusak segera diperbaiki agar tidak menggangu kegiatan pemerintahan atau kegiatan umum," pungkasnya.
Hadir dalan ratas tesebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelumnya, terjadi aksi demo susulan menolak rasisme yang dilaksanakan, di kawasan Expo, Waena, Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Seperti dilansir dari Antara, aksi sempat anarkis sehingga polisi melempar gas air mata. Bahkan massa merusak mobil dinas milik Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf Johanes Parinusa.
Aksi demonstrasi juga membuat situasi kota Jayapura dan sekitarnya mencekam, serta aktivitas masyarakat lumpuh. Pertokoan dan perkantoran diwilayah Jayapura sejak pukul 12.30 WIT nampak ditutup, termasuk Mal Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura
Tak hanya hanya Jayapura, masyarakat di sejumlah daerah di Papua dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa, dipicu aksi pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Pengepungan ini diwarnai dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua.
Unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura diwarnai insiden kerusuhan. Massa merusak fasilitas publik hingga kendaraan bermotor.
Terbaru, unjuk rasa di Deiyai pada Rabu kemarin (28/8) mengakibatkan seorang anggota TNI AD dan dua warga sipil meninggal dunia.
Aksi unjuk rasa dari masyarakat Papua juga terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Kemarin puluhan pemuda Papua menggelar demo di depan Mabes TNI AD dan Istana Merdeka. Mereka bahkan sempat mengibarkan Bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.
Kerusuhan juga terjadi di Jayapura, Papua pada Kamis (29/8). Massa merusak sejumlah bangunan. PLN pun mematikan aliran listrik se-Jayapura.
