Palembang, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramadan Kiemas desak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak PPKM Mikro.
"Seyogyanya Pemprov Sumsel dan pemkot atau pemkab, bergotong royong dengan pemerintah pusat, untuk meringankan beban entitas- entitas yang terdampak langsung dari kebijakan ini," kata Giri Ramanda, Selasa (13/7).
Baca: Bobby Siap Tambah Tempat Isolasi
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel menjelaskan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau subsidi lainnya, sehingga masyarakat terbantu di saat mereka sedang susah dan harus banyak di rumah.
"Kan pmerintah pusat sudah membantu dalam bentuk BLT, dan harusnya Pemkot Palembang yang bersentuhan langsung dengan pedagang kecil di wayahnya juga bisa memberikan solusi dengan membantu yang mungkin tidak tercover pemerintah pusat. Bantuan bisa dalam bentuk apapun bantuannya, mulai subsidi langsung atau pun lainnya," katanya.
Sebagai informasi, Kota Palembang dan Lubuk Linggau menerapkan pengetatan PPKM Mikro sejak 9 Juli hingga 20 Juli mendatang.
Baca: 320 Ribu Warga Surabaya Terima Tambahan Bantuan BST & PKH
Berikut poin penting pelaksanaan PPKM Mikro berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2021:
1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen sehingga WFO hanya 25 persen.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online (daring).
3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (prokes) dan lainnya.
