Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N Kiemas, mengungkapkan Program Nasional pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan progres signifikan di Provinsi Sumatera Selatan.
Diketahui, dinas Koperasi dan UMKM Sumsel mencatat hingga akhir Juni 2025, sebanyak 2.538 koperasi atau 77,90 persen dari target telah terbentuk dan berbadan hukum.
Empat daerah tercatat sudah mencapai 100 persen realisasi pembentukan, yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas (Mura), PALI, dan Kota Pagaralam.
Meski mencatatkan capaian yang menggembirakan, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumsel mengingatkan pemerintah dan stakeholder terkait agar tidak lengah. Ketua Dekopinwil Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas, menyatakan bahwa tantangan terbesar pasca pembentukan koperasi adalah soal kompetensi para pengelola.
“Harapan kita Kopdes Merah Putih ini akan menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Tapi kita juga harus belajar dari masa lalu. Banyak koperasi gagal karena pengurusnya tidak paham tata kelola dan tidak punya visi bisnis yang jelas,” ujar Giri saat ditemui di sela-sela penutupan diskusi UMKM dan rangkaian Bulan Bung Karno 2025 di Palembang, Minggu (29/6/2025).
Menurutnya, saat ini masih banyak koperasi yang terbentuk secara administratif, namun belum memiliki arah usaha yang viable. Ia mencontohkan proposal pembentukan koperasi yang asal jadi, tanpa rencana bisnis yang kuat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dekopin Pusat dan Kementerian Koperasi agar segera dibuat gerakan pendampingan nasional. Para pengurus koperasi harus dilatih menyusun model bisnis yang realistis dan berkelanjutan,” kata mantan anggota DPRD Sumsel ini.
Giri juga menyoroti potensi risiko dari besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk mendukung program ini. Secara nasional, pemerintah disebutkan akan mengucurkan sekitar Rp240 triliun untuk seluruh desa di Indonesia dalam bentuk stimulan pinjaman koperasi.
“Dana ini bukan hibah. Ini pinjaman yang harus dikembalikan. Kalau dikelola asal-asalan, dampaknya bisa gawat, bukan hanya koperasi yang gagal, tapi bisa menjurus ke masalah hukum,” tegasnya.
Ia menekankan, selain penguatan kompetensi pengurus, penting pula memastikan bahwa koperasi terbuka dan melibatkan masyarakat desa sebagai anggota aktif. Keuntungan koperasi diharapkan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi anggota, sekaligus membuka akses barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau.
“Ekonomi rakyat harus bergerak dari bawah. Koperasi yang sehat akan menjadi motor penggerak desa. Tapi semua ini tak akan berhasil kalau hanya dikerjakan pemerintah. Harus kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga koperasi,” tutup Giri.
