Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru menyebut permintaan sejumlah senator Amerika Serikat kepada pemerintah mereka untuk tidak mengimpor nikel asal Indonesia, merupakan wujud dari keinginan Amerika mengukuhkan dominasi mereka dalam tatanan dunia.
Tokoh yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, beberapa waktu lalu Pemerintah Amerika juga sudah mengeluarkan kebijakan Inflation Reduction Rate (IRA) yang diskriminatif terhadap nikel Indonesia.
Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram
"Kalau yang IRA itu, alasan Pemerintah Amerika karena kita tak punya kesepakatan perdagangan bebas dengan mereka, dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel kita. Jadi khan benar, mereka tak ingin adanya kekuatan ekonomi lain dalam tatanan dunia yang bisa ganggu dominasi mereka," ungkap Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Kamis 23 November 2023.
Anggota Komisi VII DPR-RI itu menilai, bila sekarang para senator Amerika menolak impor nikel Indonesia karena alasan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), itu hanya dalih untuk menutupi alasan mereka yang sebenarnya.
"Alasan mereka yang sebenarnya ya perkuat dominasi sebagai imperialis, karena mereka memang terganggu oleh China dan Rusia dalam tatanan global. Sedangkan kita memang bersinergi dengan China dalam industri nikel," papar Gus Falah.
Namun, menurut Gus Falah, Indonesia tak perlu khawatir apabila Amerika tetap menolak nikel dari Indonesia. Sebab, volume ekspor nikel Indonesia ke Amerika sangat sedikit.
"Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan ekspor nikel kita kebanyakan ke China dan Jepang, jadi tak terlalu berpengaruh lah sikap Amerika itu," pungkasnya.
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Permintaan para senator Amerika itu disampaikan melalui surat yang mereka kirimkan kepada beberapa kementerian atau departemen di Amerika Serikat.
Surat itu merupakan respons atas proposal ‘perdagangan bebas terbatas’ komoditas nikel yang diajukan Pemerintah Indonesia sebelumnya.
Dalam surat itu, senat meminta Pemerintah Joe Biden lebih mengutamakan pasokan nikel dari dalam negeri atau negara sekutu yang diproduksi dengan standar ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan lingkungan yang kuat.
