Semarang, Gesuri.id - Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi kekuatan besar bagi pemerintah daerah dalam menangani pandemi secara cepat.
Baca: Palestina Merdeka Itu Tujuan Diplomasi Geopolitik Indonesia
“Keterlibatan masyarakat dalam konteks penanganan Covid-19 ini menjadi kekuatan kita untuk bisa menangani secara cepat. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang menangani,” kata Hendrar Prihadi dalam webinar yang digelar INFID secara virtual, Kamis (20/5).
Hendrar mengatakan, sejak dirinya dilantik menjadi Wali Kota Semarang pada 2013, dirinya sudah meluncurkan kegiatan Gerakan Bersama. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, bahwa pembangunan kota perlu dukungan dari semua pihak, tidak boleh hanya menjadi beban pemerintah saja.
“Dengan konsep bergerak bersama, maka semuanya terlibat. Penduduk dengan tokoh-tokohnya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan kewenangan APBD, perusahaan dengan CSR dan pewarta yang mampu bersikap kritis tapi solutif,” ujar Hendrar Prihadi.
Gerakan Bersama ini, lanjut pria yang akrab disapa Hendi ini, dalam penanganan Covid-19 di Kota Semarang, pemerintah daerah dibangu dengan gotong royong dari masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memonitor dan mengawasi melalui website Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Terkait Covid-19, yang mau tanya tentang hari ini di Semarang pasien Covid ada berapa bisa, mau tanya ketersediaan tempat tidur atau ruang karantina yang kosong bisa. Masyarakat yang belum dapat bansos, bisa lapor. Masyarakat juga terlibat aktif untuk melaporkan kendala di lingkungan mereka, nanti kami yang akan ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan,” jelas Hendi.
Karena itu sejak awal, ia selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa maju mundurnya sebuah kota serta berkembang atau tidaknya sebuah daerah tergantung dari kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Semarang juga telah membangun 277 Kampung Siaga Candi Hebat untuk menangani dan mengendalikan Covid-19. Program ini melibatkan masyarakat yang bergerak bersama untuk menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Bila ada orang yang masuk ke kampung, maka rekan-rekan RT dan RW akan mengukur suhu mereka. Kalau tinggi suhunya, maka akan dibawa ke tempat karantina yang telah disiapkan. Ibu-ibu PKK juga diajak membuat tanaman hidroponik untuk ketahanan pangan,” terang Hendi.
Kebijakan lainnya yang dilakukan Pemkot Semarang dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, adalah dengan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sejak April 2020. Ini dilakukan setelah berembug dengan para pakar, akademisi termasuk jajaran Forkopimda.
PKM diterapkan tidak hanya fokus pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial budaya dan ekonomi. Untuk urusan sosial budaya dan ekonomi tetap diperbolehan operasi namun ada pembatasan. Misalnya jam operasional warung atau restoran hingga 20.00 WIB. Tapi karena mendapatkan tentangan dari masyarakat, akhirnya jam operasional diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB.
Baca: Wah! Risma Temukan Harta Karun di Kantornya, Apa Itu?
Pemkot Semarang juga telah membuat program relaksasi selama pandemi Covid-19. Di antaranya memberikan diskon tarif kepada para pelanggan PDAM tanpa terkecuali. Retribusi PKL digratiskan, retribusi rusunawa milik Pemkot Semarang juga digratiskan. Serta pengelola pariwisata diberikan keringanan dalam membayar pajak.
Kemudian memberikan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus dirumahkan. Hingga saat ini tercatat sudah ada 2,7 juta paket sembako yang dibagikan kepada 1,7 juta penduduk di Semarang.
“Ini bagian kita untuk mengambil kebijakan yang dapat membuat masyarakat tetap eksis ditengah persoalan Covid-19. Kita ingin masyarakat yang terkena dampak bisa bertahan hidup,” tutur Hendi. Dilansir dari beritasatu.
