Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) tersalur tepat sasaran dan tanpa potongan.
Penegasan ini ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Sabtu (5/7/2025).
Dalam forum tersebut, Sadarestuwati mengingatkan bahwa dana PIP merupakan hak penuh anak didik dan tidak boleh ada pihak mana pun yang melakukan pemotongan, termasuk pihak sekolah.
“Tentunya saya mengharapkan ada timbal balik berupa prestasi belajar, bukan berupa uang. Kalau ada yang memotong PIP, laporkan langsung. PIP itu milik anak-anak kita,” ujarnya di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua murid, hingga kader partai.
Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar distribusi PIP berjalan transparan dan adil. Menurut Sadarestuwati, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa yang tidak boleh dikompromikan, apalagi dalam bentuk pungutan liar atau pengalihan manfaat.
Selain membahas program pendidikan, Sadarestuwati juga menyampaikan materi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan tantangan politik identitas, pemahaman empat pilar kebangsaan menjadi sangat penting.
“Empat pilar ini bukan hanya slogan. Ini adalah benteng kita menghadapi berbagai tantangan, termasuk disinformasi yang bisa memecah belah persatuan,” tegas politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini.
Dalam sesi dialog, ia juga menyinggung perjuangan PDI Perjuangan yang secara konsisten mendorong kebijakan sekolah gratis hingga jenjang pendidikan 12 tahun. Menurutnya, program tersebut membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar terealisasi secara nasional.
“Suara PDI Perjuangan sendiri tidak cukup. Karena itu, saya berharap masyarakat mendukung. Kalau masyarakat mendukung, kami akan terus memperjuangkan sekolah gratis sampai 12 tahun,” ujarnya.
Sadarestuwati juga mengajak para orang tua siswa untuk lebih proaktif dalam memastikan pencairan PIP sesuai hak anak masing-masing. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat agar informasi soal program bantuan tidak terhenti di tingkat sekolah atau desa.
Salah satu peserta, Siti, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan sosialisasi ini. Ia menyebut kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, terutama dalam hal pendidikan.
“Saya senang bisa berdiskusi langsung. Mudah-mudahan program PIP makin lancar dan bermanfaat,” ungkap Siti.
Sebagai program prioritas nasional, PIP bertujuan mencegah anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah.
Sadarestuwati berharap, dengan pengawasan ketat dan keterbukaan informasi, Kabupaten Jombang bisa menjadi contoh daerah yang sukses menyalurkan bantuan pendidikan secara adil, akuntabel, dan bebas potongan.
