Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyambut positif rencana penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap penugasan tersebut dijalankan secara serius dan penuh dedikasi, terutama dengan kehadiran langsung di lapangan.
“Catatannya, jangan sering-sering pulang," kata Deddy, Selasa (8/7/2025).
Deddy menilai Gibran adalah sosok yang tepat untuk menjalankan tugas strategis di Papua. Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, dan sejalan dengan perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama dua periode terhadap Papua.
“Yang paling tepat memang Gibran. Sudah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi, datang-pergi,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan bahwa penempatan Gibran di Papua bukan merupakan bentuk "pembuangan" politik, melainkan amanah besar untuk menjawab tantangan mendasar di wilayah tersebut.
Ia menyebut bahwa Papua masih dihadapkan pada persoalan besar seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan keterbatasan pelayanan kesehatan.
“Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada,” ucapnya.
Menurut Deddy, setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, yang dibutuhkan masyarakat Papua kini adalah keadilan sosial yang nyata, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi.
“Kita lihat dulu kan mereka demo karena menolak makan gratis maunya pendidikan gratis, itu basic sekali soal pendidikan. Kedua daerah pedalaman, rakyatnya miskin. Lihat ya di media sosial bagaimana warga itu jalan berjam-jam, tengah malam datang nukar hasil tani atau kebunnya hanya itu dapat satu kotak Indomie, sebungkus Indomie. Itu kan persoalan apa? Persoalan ekonomi luar biasa," ungkapnya.
Sebelum benar-benar menjalankan tugasnya di Papua, Deddy menyarankan agar Gibran terlebih dahulu mempelajari kompleksitas masalah Papua dengan berdiskusi bersama tokoh lokal, sejarawan, sosiolog, serta kementerian terkait. Ia juga menyoroti tantangan sumber daya manusia di pemerintahan daerah, dan menilai bahwa dana otonomi khusus (otsus) belum cukup untuk menjawab semua kebutuhan, apalagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi.
“Harusnya kan pusat gitu lho. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil lah," pungkasnya.
