Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dapat selesai dalam minggu ini.
Bahkan, Kepala Negara juga menargetkan omnibus law tuntas sebelum 100 hari kerja.
Baca: Presiden Harap Draf Omnibus Law Rampung Dibahas Pekan Ini
“Target kita harus selesai sehingga saya minta ada time frame yang jelas, kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan,” tutur Presiden saat memimpin Ratas Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, Rabu (15/1) di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta.
Hal kedua, Presiden juga meminta nanti terutama kepada Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan seluruh kementerian yang berkaitan dengan komunikasi untuk juga melakukan pendekatan kepada organisasi-organisasi yang ada.
Dengan demikian, menurut Presiden, nantinya akan berjalan pararel antara nanti pengajuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pendekatan-pendekatan dengan organisasi yang ada.
“Saya juga yakin dengan reformasi perpajakan yang akan juga kita lakukan agar kita akan menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha, ekosistem berinvestasi yang memiliki, saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita,” pungkas Presiden di akhir pengantar.
Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinves Luhut B. pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Baca: Jokowi Siapkan 'Omnibus Law' Untuk Permudah Izin Usaha
Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkes Terawan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkop UKM Teten Masduki, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Menag Fachrul Razi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BIN Budi Gunawan, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, dan jajaran eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.
