Jakarta, Gesuri.id - Kader Muda PDI Perjuangan yang juga Pengamat Sosial Hizkia Darmayana menilai bocornya pernyataan Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halmahera Utara (Halut), Aksandri Kitong, dari ruang grup WhatsApp internal ke ruang publik, merupakan upaya merusak perdamaian di Halmahera Utara (Halut), pasca insiden pawai takbiran di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada 20 Maret 2026.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI itu menyatakan, apa yang terjadi di Halut menunjukkan indikasi bahwa konflik tidak lagi bersifat spontan, melainkan mulai diproduksi dan direproduksi melalui strategi diseminasi informasi yang manipulatif, termasuk membocorkan pernyataan internal yang rentan disalahartikan.
"Membocorkan pernyataan Aksandri Kitong ke publik dalam situasi yang masih sensitif jelas bukan tindakan netral. Ia berpotensi menjadi 'trigger' baru yang memperpanjang ketegangan," tegas Hizkia, Kamis (2/4/2026).
Hizkia melanjutkan, dalam kerangka teori komunikasi politik, Jürgen Habermas mengingatkan pentingnya ruang publik yang rasional dan bebas distorsi.
Ketika informasi yang seharusnya berada dalam ruang internal dipaksa masuk ke ruang publik tanpa konteks yang utuh, maka yang terjadi adalah “distorsi komunikasi”.
"Distorsi ini bukan hanya menyesatkan persepsi publik, tetapi juga membuka ruang bagi politisasi identitas yang berbahaya," tegasnya.
Hizkia mengingatkan, Halmahera Utara bukanlah wilayah yang steril dari pengalaman konflik berbasis SARA. Sejarah panjang Maluku Utara pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an seharusnya menjadi pengingat kolektif betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika konflik komunal membesar.
"Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi memantik kembali sentimen identitas harus dibaca secara kritis dan dilawan oleh seluruh elemen masyarakat," tegas Hizkia.
"Upaya-upaya provokasi, termasuk melalui kebocoran informasi yang tendensius, harus dilawan dengan kesadaran kolektif bahwa masa depan Halut jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya.
