Denpasar, Gesuri.id - Gubernur Bali Wayan Koster meminta satuan kerja (Satker) kementerian dan lembaga di daerah itu dapat merealisasikan berbagai program prioritas pembangunan dengan efektif dan efisien mulai Januari 2019.
"Saya berharap kepada seluruh pimpinan satuan kerja di daerah untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Yang bisa dilihat dari membaiknya tingkat kesejahteraan, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran sehingga arahan Bapak Presiden bisa kita wujudkan secara nyata," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019, di Denpasar, Senin (17/12).
Baca: Jokowi-Kiai Ma'ruf Targetkan Raih 80 % Suara di Klungkung
Dengan penyerahan DIPA pada Desember 2018, Koster mengharapkan satuan kerja bisa langsung merealisasikan programnya mulai awal Januari 2019.
"Secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang menjadi amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Bali tersebut juga menyampaikan tujuh arahan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan DIPA di Jakarta.
Menindaklanjuti hal itu, ia memberikan enam arahan kepada para penerima DIPA di Bali.
"Pertama, para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada organisasi perangkat daerah di wilayahnya masing-masing serta mengawal pelaksanaannya agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat," ujarnya.
Kedua, menyinkronkan dan menyinergikan pelaksanaan DIPA/APBN dengan APBD masing-masing daerah sehingga dapat menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan utama yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat serta berdampak langsung pada masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diminimalisasi.
Keempat, agar meningkatkan pengawasan melalui pelaporan hasil kegiatan yang telah dicapai serta melakukan evaluasi secara rutin ke Satker.
Kelima, agar kompetensi dari segenap aparatur dapat ditingkatkan dalam kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pencapaian penilaian program atau laporan keuangan pemerintah daerah.
"Keenam, yang terpenting semua program berikut anggarannya agar diarahkan untuk mendukung visi Nangun Sat Kertih Loka Bali sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan alam, krama dan budaya Bali," ujarnya.
Baca: Koster akan Minta Klarifikasi Menteri Pariwisata
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi mengatakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Bali pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9,88 triliun dengan rincian satker vertikal kementerian/lembaga Rp7,86 triliun, satker pusat kementerian/lembaga sebesar Rp1,78 triliun, OPD dalam rangka dekonsentrasi Rp109,4 miliar, dan OPD dalam rangka tugas pembantuan Rp128 miliar.
Untuk transfer ke daerah dan dana desa Rp11,84 triliun dengan rincian Provinsi Bali Rp2,74 triliun, Kota Denpasar Rp969 miliar, Kabupaten Badung Rp737 miliar, Kabupaten Bangli Rp852 miliar, Kabupaten Buleleng Rp1,49 triliun, Kabupaten Gianyar Rp1,07 triliun, Kabupaten Jembrana Rp794 miliar, Karangasem Rp1,12 triliun, Klungkung Rp799 miliar, dan Tabanan Rp1,25 triliun.
