Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lasarus menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah, baik di pesisir maupun di tengah kota
“Masalah kawasan kumuh ini serius. Masih banyak saudara kita yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan saya mengapresiasi Pak Menteri PKP yang merespons hal ini dengan cepat,” ujar Lasarus, Kamis (10/7/2025).
Ia juga menyinggung amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa negara wajib membiayai fakir miskin dan anak terlantar. Menurutnya, menyediakan hunian yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menata kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp49,854 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp45,55 triliun atau 91,37% akan dialokasikan untuk program BSPS dengan target membangun atau merenovasi dua juta unit rumah.
Adapun sisanya sebesar Rp4,3 triliun atau 8,63% akan digunakan untuk program lain di luar BSPS. Angka ini mengalami peningkatan 24,27% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp3,46 triliun.
Usulan ini selaras dengan target pemerintah dalam RPJMN 2025–2029 yang mencanangkan pembangunan dan perbaikan tiga juta unit rumah serta penataan kawasan kumuh di seluruh Indonesia.
Di penghujung rapat, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap mengawal dan memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian PKP demi menjalankan program prioritas nasional dan pemberdayaan masyarakat, melalui proses pembahasan RUU APBN Tahun 2026.
